Gema Aksi Bakal Suplai Data ke Kejari Terkait Dugaan Penyelewengan TPA Burangkeng

Beginilah kondisi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Burangkeng yang tidak terawat di Setu Kabupaten Bekasi, Selasa (21/11). Foto: Ariesant/Radar Bekasi

Beginilah kondisi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Burangkeng yang tidak terawat di Setu Kabupaten Bekasi, Selasa (21/11). Foto: Ariesant/Radar Bekasi

POJOKJABAR.com, TAMBUN SELATAN – Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gema Aksi) bakal membuat laporan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang, Kabupaten Bekasi terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran pemeliharaan dan penunjang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Burangkeng.

Pasalnya, dengan anggaran sebesar Rp5 miliar, hanya untuk keperluan alat berat. Anggota Gema Aksi, Rahmat Hidayat mengungkapkan, setelah membuat laporan, pihaknya juga bakal mengawal proses berjalannya tindak lanjut adanya dugaan penyelewengan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk pemeliharaan TPA Burangkeng sebesar Rp1,6 miliar, dan untuk penunjang sebesar Rp4,3 miliar.

Menurut Rahmat, anggaran tersebut sangat rentan terjadi mark up yang menyebabkan adanya potensi kerugian negara dan menguntungkan pribadi serta kelompok.

“Inilah yang membuat kami menyayangkan kinerja Kejari Cikarang yang kurang peka, tegas dan transparan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

Buktikan dong kinerja Kepala Kejari Cikarang, Risman Tarihoran hingga akhir massa baktinya (Desember,red) mendatang,” kata Rahmat.

Ia menjelaskan, berdasarkan kajian pihaknya, dari pagu anggaran yang tertera dan jumlah penyerapan untuk pemeliharaan dan penunjang TPA Burangkeng, sangat tidak logis dalam sektor kebersihan, karena kondisinya sangat memprihatinkan.

”Untuk saat ini kami sedang melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) untuk ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku, karena banyak mata anggaran yang mencurigakan. Supaya kinerja kejaksaan lebih mudah, kami bakal berikan informasi dan dilengkapi data yang valid,” janji Rahmat.

Sebelumnya, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Menurut dia, untuk pemeliharaan dan penunjang TPA Burangkeng yang dikelola Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp5 miliar lebih untuk dua kegiatan tersebut, jauh dari hitungan yang rasional.

“Masyarakat kan juga sudah tahu. TPA Burangkeng itu sudah kepenuhan (overload), karena pengelolaan sampahnya tidak maksimal. Terus apa yang dipelihara dan dikerjakan oleh Bidang Persampahan selama ini?,” tanya Uchok saat dihubungi Radar Bekasi, Selasa (21/11/2017).

Ia menyarankan, sebelum penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap oknum pelaksana, sebaiknya terlebih dahulu turun ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Sehingga bisa dilihat seberapa besar manfaat dari penggunaan uang negara sebesar Rp5 miliar untuk pengelolaan dan pemelihraan TPA tersebut.

“Kan uang Rp5 miliar itu bukan angka yang kecil. Coba kalau anggaran tersebut digunakan untuk pelebaran jalan atau pembebasan lahan, pasti jauh lebih bermanfaat,” ujarnya.

Selain itu, Uchok juga mengkritisi kenapa anggaran tersebut bisa lolos dalam pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi. Dia meyakini, lolosnya anggaran itu karena tidak ada koreksi dari pihak legislatif (DPRD) sebelum APBD disahkan.

“Seharusnya DPRD bisa lebih kritis, sebab yang mengesahkan APBD itu kan legislatif,” tukasnya.

(and)


loading...

Feeds