Penegak Hukum Didesak Usut Penyelewengan Anggaran Pemeliharan TPA Burangkeng

Beginilah kondisi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Burangkeng yang tidak terawat di Setu Kabupaten Bekasi, Selasa (21/11). Foto: Ariesant/Radar Bekasi

Beginilah kondisi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Burangkeng yang tidak terawat di Setu Kabupaten Bekasi, Selasa (21/11). Foto: Ariesant/Radar Bekasi

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – Adanya dugaan penyelewengan anggaran pemeliharaan dan penunjang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Burangkeng, Kabupaten Bekasi, perlu dilakukan audit serta dicek ke lapangan.

Hal ini disampaikan Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Menurut dia, untuk pemeliharaan dan penunjang TPA Burangkeng yang dikelola Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp5 miliar lebih untuk dua kegiatan tersebut, jauh dari hitungan yang rasional.

“Masyarakat kan juga sudah tahu. TPA Burangkeng itu sudah kepenuhan (overload), karena pengelolaan sampahnya tidak maksimal. Terus apa yang dipelihara dan dikerjakanoleh Bidang Persampahan selama ini?,” tanya Uchok saat dihubungi Radar Bekasi (grup pojoksatu.id), Selasa (21/11/2017).

Ia menyarankan, sebelum penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap oknum pelaksana, sebaiknya terlebih dahulu turun ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi.

Sehingga bisa dilihat seberapa besar manfaat dari penggunaan uang negara sebesar Rp5 miliar untuk pengelolaan dan pemelihraan TPA tersebut.

“Kan uang Rp5 miliar itu bukan angka yang kecil. Coba kalau anggaran tersebut digunakan untuk pelebaran jalan atau pembebasan lahan, pasti jauh lebih bermanfaat,” ujarnya.

Selain itu, Uchok juga mengkritisi kenapa anggaran tersebut bisa lolos dalam pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi. Dia meyakini, lolosnya anggaran itu karena tidak ada koreksi dari pihak legislatif (DPRD) sebelum APBD disahkan.

“Seharusnya DPRD bisa lebih kritis, sebab yang mengesahkan legislatif,” tukasnya.


loading...

Feeds