Akhirnya, RPJMD Kabupaten Bekasi Diparipurnakan

Daris(kiri), Taih Minarno (kanan).

Daris(kiri), Taih Minarno (kanan).

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Bekasi, akhirnya bakal diparipurnakan setelah pembahasan Badan Musyawarah (Banmus), Senin (13/11/2017).

Dimana sebelumnya, pembahasan RPJMD oleh Panitia Khusus (Pansus) dari DPRD dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno mengatakan, pada prinsipnya, pandangan partainya kurang setuju dengan pengajuan awal oleh tim RPJMD dari Pemkab Bekasi. Menurut dia, dari plafon yang dipaparkan dalam perencanaan untuk kepentingan masyarakat dinilai sangat minim.

”RPJMD ini kan perencanaan makro untuk masyarakat lima tahun ke depan. Akan tetapi, pandangan Fraksi Demokrat melihat untuk pembangunan infrastruktur sangat minim, oleh sebab itu kami dorong supaya lebih banyak. Karena aspek pembangunan tersebut untuk kepentingan masyarakat luas,” terangnya.

Sambung Taih, setelah pembahasan terkait RPJMD untuk diparipurnakan dan dibahas di Badan Musyawarah dan Badan Anggaran, maka akan dirumuskan besok (hari ini, red) sepakat untuk diparipurnakan.

”Kami di dewan tidak menghambat RPJMD, tapi perencanaan itu harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II, Daris menerangkan, pada prinsipnya setelah melakukan pembahasan, anggota DPRD sudah setuju RPJMD untuk diparipurnakan.

Menurutnya, dengan adanya ketidak sesuaian pandangan itu lantaran untuk aspek Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) target Pemkab Bekasi sangat minim. Sehingga hal tersebut membuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja kurang maksimal.

”APBD tahun ini kan sudah mencapai sekitar Rp5,4 triliun, dan untuk Tahun 2018 kami targetkan mencapai Rp6 triliun. Kami menilai hal itu sangat realistis demi kepentingan masyarakat, sekaligus meningkatkan kinerja OPD yang ada,” ujar Daris.

Ditambahkan Daris, sebelumnya dari laporan RPJMD pada Tahun 2018 hanya mencapai Rp5,8 triliun. Sehingga, dari target tersebut sangat kecil untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, untuk memaksimalkan kinerja Pemkab Bekasi, juga bisa mencatatkan dana perimbangan dari pusat yang sebelumnya sebesar Rp250 miliar, dan sempat hilang lantaran lemahnya penyerapan anggaran.

”Jadi tujuan kami, selain ini merupakan janji politik kepala daerah, tetap harus ada sinkronisasi perencanaan anggaran dan reliasasi pembangunan yang mengutamakan kepentingan masyarakat,” imbuh Daris.

(and)


loading...

Feeds