Pempov DKI Batal Kucurkan Dana Kerjasama untuk Bekasi

Sejumlah pemulung mencari sampah yang masih memiliki nilai ekonomi di TPST Bantargebang, Jumat (15/9). Pemerintah Kota Bekasi menunda sejumlah kegiatan  yang menggunakan dana dari kerja sama pemanfaatan lahan TPST Bantargebang, lantaran Pemerintah DKI Jakarta batal mengucurkan dana sebesar Rp64 Miliar. Foto:Raiza Septianto/Radar Bekasi

Sejumlah pemulung mencari sampah yang masih memiliki nilai ekonomi di TPST Bantargebang, Jumat (15/9). Pemerintah Kota Bekasi menunda sejumlah kegiatan yang menggunakan dana dari kerja sama pemanfaatan lahan TPST Bantargebang, lantaran Pemerintah DKI Jakarta batal mengucurkan dana sebesar Rp64 Miliar. Foto:Raiza Septianto/Radar Bekasi

POJOKJABAR.com, BEKASI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta batal mengucurkan dana kerjasama senilai Rp64 miliar. Akibatnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pun langsung gigit jari. Sejumlah kegiatan yang menggunakan anggaran kerjasama tersebut turut terkena dampaknya.

Asisten Daerah (Asda) III Bidang Adminitrasi Kota Bekasi, Dadang Hidayat menuturkan, untuk sementara kegiatan yang direncakan dengan dana yang berasal dari kerjasama ditangguhkan.

Sebaliknya, Pemkot Bekasi juga tidak dapat menalangi biaya anggaran yang sedianya dapat berlangsung dengan menggunakan dana kerjasama tersebut.

“Pemerintah daerah tidak bisa menalangi karena mengalami defisit anggaran hingga Rp122 miliar,” ujar Dadang kepada Radar Bekasi (Grup Pojokjabar.com), Jumat (15/9/2017) kemarin.

Dadang menjelaskan, alasan dibatalkannya pencairan dana kerjasama tersebut. Pemprov DKI Jakarta menggangap Pemkot Bekasi telat mengajukan proposal. Sedangkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah final.

Sedianya, dari dana kerjasama tersebut, Pemkot Bekasi berencana akan menggunakan sebagai rehabilitasi lingkungan di sekitar TPST Bantargebang.

“Seperti pengobatan gratis bagi warga, pembangunan sarana ibadah, dan lainnya,” terangnya.

Dadang mengungkapkan, bahkan Pemprov DKI Jakarta sempat meminta kepada Pemkot Bekasi untuk menggelar kegiatan yang sudah direncakan namun dengan menalangi dulu kebutuhan anggarannya. Setelah kegiatan tersebut selesai, Pemprov DKI Jakarta berjanji akan mengganti dana talangan tersebut pada tahun berikutnya lewat APBD murni.

Namun demikian, Pemkot Bekasi tidak menerima begitu saja usulan dari Pemprov DKI Jakarta. “Pemkot Bekasi tidak bisa karena tidak mempunyai anggaran,” tegas dia.

Dadang menerangkan, Pemkot Bekasi sebelumnya sudah menggelar kegiatan dengan menalangi dana kegiatan bantuan langsung. Bantuan langsung ini diterima 18 ribu keluarga di tiga kelurahan, di Kecamatan Bantargebang. Ketiganya adalah Kelurahan Sumurbatu, Ciketing Udik, dan Cikiwul. Jumlah talangan yang harus dikeluarkan Pemkot Bekasi mencapai Rp70 miliar.

“Dan itu sudah diganti,” tegas dia.

(yay)


loading...

Feeds