Mantan Napi Nyalon di Pilkada 2018 Harus Umumkan di Media Massa, Jika Tidak…

Ilustrasi Pilkada.

Ilustrasi Pilkada.

POJOKJABAR.com, BEKASI – Persyaratan calon dan pencalonan dalam Pilkada 2018 diprediksi masih menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 3 tahun 2017.

Demikian hal itu disampaikan oleh Komisioner Bidang Hukum KPU Kota Bekasi Yayah Hidayah. Dengan kata lain, mantan terpidana diperbolehkan untuk maju dalam pencalonan wali kota dan wakil wali kota Bekasi.

Pada BAB II tentang Persyaratan Calon dan Pencalonan Pasal 4 ayat (1) disampaikan huruf f PKPU Nomor 3 Tahun 2017 disampaikan bahwa, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana di dalam penjara.

Sementara pada huruf g disampaikan bahwa, bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat (5) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

“Ketika sudah dipidana itu kan tidak boleh, tapi kemudian di g ini setelah lima tahun. Lima tahun lebih nggak apa – apa (tidak perlu menyampaikan kepada publik),” katanya.

Ia menjelaskan, pihak terkait harus mengumumkan kepada publik melalui media cetak kemudian ada surat keterangan dari redaksi sebagai bukti, tentang pengumuman itu.

“Kalau ngomong (secara lisan) aja kan sulit untuk pemberkasan, kan memenuhi syarat administrasi,” ucapnya.

Mantan narapidana tidak diwajibkan menyampaikan hal tersebut dalam kampanye atau sosialisasi.

“Kalau yang ditetapkan disini kan media massa. Lebih baik disampaikan (secara lisan), tapi diaturannya seperti ini, kalau di aturan kampanye tidak ada sih. Persyaratan awal menyampaikan kepada publik,” tambahnya.

Pihaknya berencana berkirim surat ke KPU Provinsi Jawa Barat terkait dengan adanya putusan MK tentang pencalonan. Yang diketahui bahwa, dalam putusan tersebut mantan narapidana dengan masa hukuman lima tahun atau lebih tidak diperkenankan mencalonkan diri.

“Putusan MK ini kita masih menunggu surat edaran dari KPU atau PKPU – nya. Masih yang lama, kita sambil menunggu paling nanti kita berkirim surat ke KPU RI atau KPU Provinsi ya terkait peraturan tersebut,” tambahnya.

Saat ini, terkait dengan pencalonan pihaknya masih mengacu pada peraturan yang ada. “Karena itu masih putusan MK belum turun PKPU – nya,” ucapnya.

(neo)


loading...

Feeds

Ilustrasi PJU.

Dishub Kota Cimahi Pasang 367 PJU Baru

POJOKJABAR.com, CIMAHI – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi sepanjang tahun ini telah melakukan penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) baru sebanyak …