Warga Miskin di Bekasi Tembus 542.318 Jiwa

Sebuah keluarga miskin tinggal di rumah yang dindingnya terbuat dari bambu di Sukatani, Kabupaten Bekasi. Foto:Ariesant/Radar Bekasi

Sebuah keluarga miskin tinggal di rumah yang dindingnya terbuat dari bambu di Sukatani, Kabupaten Bekasi. Foto:Ariesant/Radar Bekasi

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT– Daerah yang memiliki kawasan industri terlengkap di Indonesia dan terbesar se-ASEAN, warga di Cikarang, Kabupaten Bekasi masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya pun cukup fantastis, yakni mencapai Rp5,4 triliun.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bekasi, angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi mencapai 550.494 jiwa, namun hasil validasi dan verifikasi Dinsos yang valid hanya sebanyak 542.318 jiwa, karena ada yang ganda sebanyak 31 orang, dan berubah menjadi mampu 1.753 orang, meninggal 4.889 orang dan yang pindah sebanyak 1.503 orang.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi, warga miskin yang paling banyak berada di Kecamatan Pebayuran, mencapai 52.886 jiwa, peringkat kedua, yaitu kecamatan Babelan mencapai 48.616 jiwa sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Cikarang Selatan sebanyak 6.634 jiwa.

“Jadi memang yang paling banyak itu diwilayah yang masih berpenghasilan rendah, seperti di Pebayuran dan Babelan,” tutur Edi.

Dikatakan Edi, kalau data tersebut juga hasil verifikasi dan validasi Kementerian Sosial (Kemensos), karena mereka yang terverifikasi dan tervalidasi merupakan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

“Artinya, data ini sudah terverifikasi di Kemensos,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bekasi, Eka Supri Atmaja berjanji pihaknya akan fokus untuk membenahi kemiskinan di Kabupaten Bekasi dengan membuat unit pelaksana baru di bawah bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), sehingga nantinya data kemiskinan satu pintu.

“Selama ini kan angkanya berbeda-beda. Dinsos punya data lain, Dinkes beda, dan Disdik juga beebeda. Tapi nanti kami akan buat satu pintu supaya lebih valid. Misalnya, warga miskin dari data yang dimiliki Dinsos bisa digunakan oleh Dinkes, dapi dilihat dulu untuk kepentingan apa,” bebernya.

Eka mengklaim, mulai tahun 2017 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi juga sudah menganggarkan biaya untuk makan bagi warga miskin, walaupun belum banyak, tapi sudah mulai dijalankan ke panti-panti jompo.

(dho)



loading...

Feeds