Fukhis Desak Pemkab Tutup THM yang Beroperasi di Kabupaten Bekasi

Satpol PP Kabupaten Bekasi hingga kini belum juga menertibkan THM yang melanggar Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan. Padahal perda tersebut sudah dilembardaerahkan dan disosialisasikan.

Satpol PP Kabupaten Bekasi hingga kini belum juga menertibkan THM yang melanggar Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan. Padahal perda tersebut sudah dilembardaerahkan dan disosialisasikan.

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – Forum Ukhuwah Islamiah (Fukhis) Kabupaten Bekasi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar maksimal melakukan penegakan Peraturan Daerah (Perda) No 03 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan. Dalam Perda tersebut, tidak diperbolehkan Tempat Hiburan Malam (THM) beroperasi di Kabupaten Bekasi.

“Kami sudah datang berkali-kali supaya Satpol PP maksimal melakukan penegakan Perda itu,” kata Kuasa Hukum Fukhis, Zaenul saat ditemui Radar Bekasi usai beraudiensi dengan Satpol PP Kabupaten Bekasi di ruang rapat Sekda, Kamis (10/8/2017).

Menurutnya, hingga saat ini upaya-upaya yang dilakukan Satpol PP belum maksimal. Hal itu ditandai dengan masih banyaknya diskotik, bar, klub malam, pub, karaoke, panti pijat dan live musik yang masih beroperasi. Padahal, di dalam Perda itu ditegaskan, bahwa jenis-jenis usaha tersebut tidak diperkenankan lagi untuk beroperasi.

“Pemkab Bekasi belum maksimal melaksanakan Perda itu. Lihat saja masih banyak usaha (yang dilarang Perda) tetap beroperasi secara terang-terangan,” sesal Zaenul.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ida Nuryadi mengaku kaitan dengan penegakan Perda Pariwisata saat ini, pihaknya sudah menyampaikan surat peringatan pertama kepada para pengusaha THM.

“Jadi kami sudah menyampaikan surat peringatan pertama kepada para pengusaha THM, bahkan kami juga sampaikan ke Fukhis sebagai bukti berupa foto-foto beserta lampiran surat peringatan tersebut,” beber Ida.

Surat peringatan itu juga sudah dilayangkan kepada para pengusaha THM di sejumlah kecamatan, seperti Kecamatan Cikarang Barat, Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Tambun Selatan, Cibitung dan Tarumajaya.

“Untuk sekarang baru di enam kecamatan, kecamatan-kecamatan lainnya menyusul. Tapi intinya, kami akan lakukan di setiap kecamatan,” janji Ida.

Lanjutnya, jika surat peringatan pertama tidak diindahkan, maka akan menyusul surat peringatan kedua dan tiga. “Kalau tidak digubris juga, maka langkah selanjutnya akan kami lakukan penutupan paksa,” tandas Ida.

(and)



loading...

Feeds