Sempat Diduga Menjiplak, Perda Izin Lingkungan Hidup Disahkan

Ilustrasi Raperda.

Ilustrasi Raperda.

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah II dan III serta Raperda Izin Lingkungan Hidup (ILH) disahkan DPRD Kabupaten Bekasi, Jumat (14/7/2017). Sedikitnya ada 12 rekomendasi yang diberikan legislatif untuk Perda ILH dan 19 rekomendasi untuk Perda RDTR Wilayah II dan III.

Ketua Pansus Raperda ILH, Asnawi, mengatakan rekomendasi tersebut perlu diberikan supaya bisa dijalankan oleh eksekutif. Karena selama ini eksekutif dianggap lemah dalam penindakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

“Selama ini hanya mengacu pada perbub saja, dan ini sangat lemah, dan selama ini kan mengacunya pada PP 27 Tahun 2012 yang baru diperbubkan belum dijadikan perda,” ujarnya.

Selain itu, kata Asnawi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi harus memiliki pengawas lingkungkan dari PPNS atau PPLH. Petugas tersebut harus tegas bila ditemukan pencemaran lingkungan.

“Selama ini kan kelihatannya pasif ya, hasil kunjungan kita ke Bali itu sepeti Kabupaten Badung dan Gianyar itu ada namanya UPT yang disebar dan melakukan pengontrolan ketika ada perusahan yang melanggar lingkungan langsung mereka tindak,” katanya.

Soal naskah akademik Raperda ILH yang diduga menjiplak dari daerah lain, Asnawi berdalih kalau yang menyusun naskah akademik ialah konsultan, dan bukan eksekutif.

“Jadi memang kita sebelumnya aneh, hasil naskah akademik yang sama dengan Kota Malang,” katanya.

(dho)



loading...

Feeds