PP Nomor 18 Tahun 2017 Ini Hanya Manjakan DPRD

Kantor DPRD Kota Bekasi di Jalan Chairil Anwar Bekasi Timur Kota Bekasi. Kehadiran PP Nomor 18/2017 dinilai hanya memanjakan Dewan. Foto:Ariesant/Radar Bekasi

Kantor DPRD Kota Bekasi di Jalan Chairil Anwar Bekasi Timur Kota Bekasi. Kehadiran PP Nomor 18/2017 dinilai hanya memanjakan Dewan. Foto:Ariesant/Radar Bekasi

POJOKJABAR.com, BEKASI – Bakal naiknya tunjangan Anggota DPRD Kota Bekasi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 menuai kritik. PP tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dianggap tak perlu.

“Buat apa, cabut saja PP Nomor 18 tahun 2017,” tegas pengamat anggaran politik dan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

PP itu dianggap menjadi dasar DPRD menyusun Raperda kenaikan tunjangan. Sementara itu, kenaikan tunjangan anggota DPRD dianggap belum diperlukan.

Uchok menilai, PP Nomor 18 Tahun 2017 menjadi cara bagi Presiden Joko Widodo untuk menaikan pendapatan dewan tanpa dikritik publik. Sebab Jokowi tidak menaikan pendapatan pribadi dewan lewat gaji.

“Hal ini sangat memanjakan anggota DPRD saja yang kerjanya hanya main-main proyek saja dalam APBD,” ungkap Uchok.

Sementara, Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Komarudin membenarkan informasi mengenai adanya perubahan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

PP tersebut akan diganti menjadi PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Teman-teman DPRD Kota Bekasi sudah pernah ada bimbingan teknis terkait hal tersebut (PP No.18 Tahun 2017),” ujar Komarudin.



loading...

Feeds

Cindy Clara

Penyakit Aneh Ini Serang Si Cantik Clara

Kekiniannya penyakit aneh terus menyerang manusia. Seperti Cindy Clara, perempuan yang tinggal di Cimanggis ini menjadi kurus seketika. Padahal, perempuan …