Belasan Perusahaan Garment di Bekasi Terancam Gulung Tikar, Ini Penyebabnya

Ilustrasi Buruh Pabrik.

Ilustrasi Buruh Pabrik.

POJOKJABAR.com, BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mendesak pemberlakuan upah buruh khusus sektor garment. Bila tak segera dilakukan, setidaknya ada 17 perusahaan garment akan gulung tikar.

Pemberlakukan upah khusus buruh di sektor garment masih dalam pembahasan di pemerintah pusat. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Kosim, Jumat (14/7/2017).

Kosim menjelaskan, pembahasan tersebut menjadi kewenangan dari Dewan Pengupahan Jawa Barat bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Sedangkan Kota Bekasi hanya menjalankan regulasi yang ditetapkan.” Regulasi berupa SK (Surat Keputusan) Gubernur,” ucap Kosim.

Bila tidak segera ditetapkan, Kosim mengungkapkan setidaknya 17 perusahaan garment di Kota Bekasi terancam gulung tikar, lantaran tidak bisa memenuhi upah minimum sebesar Rp 3,6 juta.”Ada perusahaan lokal juga asing,” ujarnya.

Sementara, Saat dihubungi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan akan mengeluarkan SK khusus terkait Upah Minimun Kota / Kabupaten (UMK) untuk industri padat karya khususnya sektor garmen di empat kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Solusinya ada upah khusus sektor garmen di empat kabupaten yaitu Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok,” katanya.

Sebelumnya Aher bersama Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres terkait ketenagakerjaan di sektor garmen di empat daerah di Jawa Barat.

Aher mengatakan, permasalahan terkait upah tersebut sudah berlangsung sejak akhir 2016 dimana terjadi kenaikan UMK hingga 30 persen pada sektor garmen yang memberatkan pengusaha, sementara di sektor lain kenaikan UMK hanya 8,25 persen. Dampaknya pekerja industri tersebut terancam di PHK.

“Tentu dari sisi keadilan ekonomi kan harus dipertimbangkan gara-gara terlalu tinggi kenaikannya kemudian gulung tikar berdampak PHK akan bahaya bagi ekonomi, masyarakat, maupun pemerintah,” katanya.

Dia juga menambahkan besaran upahnya masih dihitung namun telah disetujui bersama payung hukumnya berupa SK Gubernur.

“Secepatnya akan direalisasikan demi untuk kelangsungan industri, kelangsungan sosial kita dan kelangsungan tenaga kerja. Kan berbahaya kalau ini tidak diselesaikan ada 100 ribu yang di PHK, siapa yang mau tanggung jawab kalau kita tidak bertindak segera,” ujar Aher.

(sar)


loading...

Feeds