Nah Loh, Masyarakat Bisa Tuntut Pemerintah Daerah Jika…

Jalan Raya Kalimalang, Kecamatan Cibitung, banyak yang berlubang. Jalan ini bakal dilalui pemudik jelang Idul Fitri tahun ini.Foto:Raiza/Radar Bekasi

Jalan Raya Kalimalang, Kecamatan Cibitung, banyak yang berlubang. Jalan ini bakal dilalui pemudik jelang Idul Fitri tahun ini.Foto:Raiza/Radar Bekasi

POJOKJABAR.com, TAMBUN SELATAN – Hingga pertengahan Juni 2017 ini belum ada perbaikan jalan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi. Padahal, pemudik bakal melalui jalur utama dan alternatif di Kabupaten Bekasi.

“Pemerintah daerah selaku penyelenggara jalan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, apalagi menjelang lebaran 2017 ini banyak pengendara baik dari DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi yang akan melintas di jalur-jalur mudik,” ujar praktisi hukum, Imam Prayogo.

Kata Imam, masyarakat bisa menuntut pemerintah daerah selaku penyelenggara jalan jika terjadi kecelakaan di jalan yang rusak. Dia katakan pemerintah wajib dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

“Pada Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan, negara bertanggungjawab terhadap pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan,” ucapnya.

Untuk ancamannya, kata Imam, mulai dari ganti rugi hingga pidana untuk pemerintah yang membiarkan jalan rusak dan menyebabkan kecelakaan. Sanksi itu diatur dalam pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Imam menurutkan, pada Februari 2016 lalu, Wali Kota Bekasi digugat LBH Jakarta sebesar Rp800 juta lantaran ada pengguna jalan yang mengalami kecelakaan di jalan rusak tepatnya di Jalan Raya Siliwangi, Kota Bekasi.

“Jadi Pemerintah Kabupaten Bekasi jangan menganggap remeh dan menganggap hal yang sepele dengan membiarkan jalan yang rusak, apalagi sampai menimbulkan jatuhnya korban kecelakaan, jelas dalam UULAJ mengatur sanksi pidana dan ganti kerugian,” paparnya.

“Bagi penyelenggara jalan yang tidak memberi rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), juga bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan atau denda paling banyak Rp1,5 juta,” sambungnya.

(dho)


loading...

Feeds

ilustrasi gempa Tasikmalaya, Jawa Barat

Kisah Kiper Persib Alami Gempa

POJOKJABAR.com, BANDUNG– Korban gempa ternyata juga hampir membuat Kiper Persib Imam Arief Fadhilah menjadi korban. Refleksnya saat itu Imam selamatkan …
Aksi Tolak Trump dari Purwakarta (FB Ikbal Fauzi.)

Warga Purwakarta Tolak Pernyataan Trump

POJOKJABAR.com, PURWAKARTA– Aliansi Masyarakat Selamatkan Al-Aqsha (AMSA) Purwakarta menggelar Aksi Bela Palestina di Jalan Kemuning, Nagrikaler, Purwakarta, Sabtu (16/12/2017). Hal …