Pemkot Bekasi Antisipasi Pengadaan Lahan Kereta Cepat Indonesia Cina

Proyek pembangunan jalur Light Rail Transit (LRT) di Bekasi Selatan Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi wajib mengantisipasi pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini telah dimulai.Foto:Ariesant/Radar Bekasi

Proyek pembangunan jalur Light Rail Transit (LRT) di Bekasi Selatan Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi wajib mengantisipasi pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini telah dimulai.Foto:Ariesant/Radar Bekasi

POJOKJABAR.com, BEKASI – Sejumlah warga kota bekasi yang berada di kecamatan Bekasi Selatan, merasa terkejut ketika tembok rumahnya diberi tanda dengan menggunakan cat pilok. Rumah warga tersebut berada persis di sisi perlintasan Kereta Cepat Indonesia Cina, Jakarta-Bandung.

Kondisi ini diakui oleh Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kota Bekasi, Erwin Gwinda. Menurutnya, warga yang kena dampak tersebut berada di berbatasan dengan ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Pemerintah Kota Bekasi, lanjutnya akan mengantisipasi pembebasan lahan untuk kebutuhan pembangunan Kereta Cepat Indonesia Cina.

”Sampai saat ini belum ada sosialisasi dari KCIC,” katanya kepada Radar Bekasi.

Hanya saja, kata dia, sejauh ini pemerintah daerah dimana wilayahnya dilintasi kereta tersebut belum mendapatkan gambaran ihwal lahan yang dipakai kontruksi kereta cepat itu. Informasi awal, sebagian lahan menggunakan milik PT. Jasa Marga.

“Kami belum mendapatkan DED (Detail Enginering Design) kereta cepat,” kata Erwin.

Menurut dia, DED cukup penting untuk mengidentifikasi kebutuhan lahan pembangunan kereta cepat di Kota Bekasi. Jika dibutuhkan, pemerintah daerah bisa melakukan antisipasi seperti melakukan sosialisasi dan lainnya.

Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Kota Bekasi, Amran mengatakan, pembebasan lahan untuk proyek nasional tidak melibatkan pemerintah daerah.

“Itu langsung ke BPN (Badan Pertanahan Nasional),” kata dia.

Ia mengatakan, kewenangan pemerintah daerah yakni mengadakan lahan yang luasnya di bawah lima hektar. Itu pun untuk kepentingan daerah meskipun proyek dibiayai oleh pemerintah pusat.

“Kalau di atas lima hektar koordinasinya langsung ke BPS yang menjadi ketua P2T,” kata Amran.

(sar)



loading...

Feeds