Waduh…Data Kemiskinan Kabupaten Bekasi Tidak Akurat

Seorang ibu bersama dua putrinya beristirahat di Kawasan Jababeka, Cikarang Utara, setelah berkeliling mencari barang bekas. Lantaran terjepit ekonomi, ibu ini mencari barang bekas untuk dijual kembali. Ilustrasi. Foto:Raiza/Radar Bekasi

Seorang ibu bersama dua putrinya beristirahat di Kawasan Jababeka, Cikarang Utara, setelah berkeliling mencari barang bekas. Lantaran terjepit ekonomi, ibu ini mencari barang bekas untuk dijual kembali. Ilustrasi. Foto:Raiza/Radar Bekasi

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi, mengakui Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memiliki data base angka kemiskinan. Sehingga, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki data kemiskinan yang berbeda dan dijadikan acuan masing-masing dinas.

Untuk mensinkronkan data kemiskinan di tiap OPD, Dinsos melakukan rapat koordinasi, Rabu (19/4/2017). Rapat ini dihadiri oleh BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Badan Amil Zakat Nasional, Dinas Kesehatan dan Bagian Ekonomi.

“Data yang mereka miliki akan kita compare, tujuan kita biar satu data, sehingga memudahkan pemerintah untuk menerapkan program tepat sasaran, jadi tujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian bisa terealisasi,” kata Edi.

Sinkronisasi data kemiskinan, kata Edi, untuk meningkatkan erkonomi masyarakat. Karena data kemiskinan juga digunakan untuk memberi bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

“Kalau program penanggulangan sudah berjalan, cuma kita ingin yang mendapatkan bantuan benar-benar terdata. Sehingga adanya program dalam penanggulangan masalah ekonomi bisa diperhatikan,” ucapnya.

Data kemiskinan di Kabupaten Bekasi yang dipegang masing-masing OPD dan instansi lainnya selama ini berbeda dan belum diketahui akurasinya. Jika Dinsos mendata ada 442.314 warga miskin, beda dengan data Dinas Kesehatan yang berjumlah sekitar 284 ribu dan data dari Bagian Ekonomi yang berjumlah sekitar 190 ribu warga miskin.

“Jadi data yang ada dari masing-masing instansi yang bertugas untuk memberikan bantuan akan kita sinkronisasikan. Jadi kita data, apakah yang sudah terdata di Dinkes, atau Bagian Ekonomi sudah masuk di Dinsos atau belum. Jadi harus kita verifikasi dari seluruh intansi,” ungkap Edi.

“Karena untuk pendataan ini penting untuk meningkatkan taraf ekonomi warga Kabupaten Bekasi, kita targetkan tahun ini data base satu data bisa rampung. Jadi program yang ada di setiap instansi bisa tersebar secara merata,” sambungnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Dede Iswandi, mendukung rencana Dinsos membuat data base kemiskinan untuk seluruh OPD.

“Sebelumnya saya sudah pernah rapat dengan dinas terkait untuk membuat data base jumlah angka kemiskinan, sehingga DPRD juga bisa melakukan pengawasan untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial,” katanya.

“Kalau data basenya satu, jadi kita bisa mengetahui setiap tahunnya, jumlah kemiskinan naik apa turun,” lanjutnya.

(and)



loading...

Feeds

Ilustrasi

Ada Alquran Bodong di Sukamaju Bogor

Beredarnya Alquran bodong di Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung membuat gaduh. Warga pun meminta agar pihak terkait melakukan penindakan dan menangkap …