Korban Penggusuran Bangli di Pekayon Dijadikan Alat Politik oleh PDIP?

DIBEKINGI PARTAI: Warga tengah mencari barang-barang layak pakai di lokasi penggusuran Jakamulya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, kemarin. Posko penggusuran yang berdiri di tengah jalan membuat akses jalan tertutup.FOTO:ARIESANT/RADAR BEKASI

DIBEKINGI PARTAI: Warga tengah mencari barang-barang layak pakai di lokasi penggusuran Jakamulya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, kemarin. Posko penggusuran yang berdiri di tengah jalan membuat akses jalan tertutup.FOTO:ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKJABAR.com, BEKASI – Pembongkaran ratusan bangunan di Pekayon, Bekasi Selatan langsung menjadi ‘energi’ bagi PDI Perjuangan Kota Bekasi. Berdalih membela korban pembongkaran, partai moncong putih ini membuka posko pengaduan.

Menyikapi respon PDI Perjuangan tersebut, sejumlah politisi Golkar bersuara. Komarudin yang juga anggota DPRD Kota Bekasi menyebut PDI Perjuangan telah memprovokasi warga dan memanfaatkan penderitaan warga sebagai alat politik.

Komar juga mempertanyakan sikap PDIP yang mendirikan tenda di lokasi bekas pembongkaran. Padahal, Pemkot Bekasi sejak awal sudah menginformasikan ke warga bahwa warga yang terkena penggusuran akan direlokasi ke Rumah Susun Sederhana (Rusunawa) bagi yang mempunyai Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Anim kan bilang akan mendirikan tenda di lokasi penggusuran. Itu buat apa? Mau kasih uang ke warga kan gak. Paling cuma buat pencitraan dan selfie doang. Itu namanya bukan solusi,” kata pria yang juga ketua bidang Koperasi DPD Golkar Kota Bekasi.

Menurut Komar, warga yang menjadi korban penggusuran sudah dijadikan alat politik. Pasalnya, warga diprovokasi untuk tidak memberikan data identitasnya ke Pemkot Bekasi. Seharusnya data identitas warga Kota Bekasi yang terkena gusuran diberikan ke Pemkot sehingga pemerintah cepat melakukan relokasi warga ke Rusunawa.

“Yang jadi pertanyaan, kenapa teman-teman di PDIP memprovokasi warga untuk tidak memberikan data identitasnya agar segera dilakukan relokasi ke Rusunawa. Bukannya hal itu memprovokasi warga untuk tidak memberikan datanya. Kalau data itu cepat diberikan ke pemerintah, selesai permasalahan sosialnya,” tutur Komar.

Sikap PDIP itu, lanjut Komar, justru malah membuat sengsara korban penggusuran karena nasibnya terkatung-katung. Seharusnya, bila ingin membantu warga, PDIP mendorong warga untuk segera memberikan data identitasnya ke pemerintah. Bukan justru menyuruh warga tinggal di tenda darurat.

“Dorong warga untuk segera memberikan data identitasnya ke pemerintah. Bukannya nyuruh tinggal di tenda darurat. Kasihan mereka kalau dijadikan alat politik untuk pencitraan,” ungkap Komar kepada Radar Bekasi.

Terpisah, Ketua Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Anim Imamuddin mengatakan, pihaknya bersama-sama teman PDIP Kota Bekasi sedang fokus membantu warga yang menjadi korban pembongkaran.

“Kami fokus ke warga miskin yang menjadi korban penggusuran. Mereka itu manusia bukan gedung tinggi atau jalanan. Jadi lihat dong manusianya,” ujar Anim. (dat)


loading...

Feeds