Ironis! Rusunawa Bekasijaya Dihuni PNS

RUSUNAWA: Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) di Jalan Baru Underpass Bekasi Timur Kota Bekasi. Pemkot Bekasi menyiapkan Rusunawa untuk warga yang rumahnya digusur.FOTO:ARIESANT/RADAR BEKASI

RUSUNAWA: Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) di Jalan Baru Underpass Bekasi Timur Kota Bekasi. Pemkot Bekasi menyiapkan Rusunawa untuk warga yang rumahnya digusur.FOTO:ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKJABAR.com, BEKASI – Rencana Pemerintah Kota Bekasi akan merelokasi warga korban penggusuran ke Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa), sepertinya tidak berjalan maksimal. Pasalnya, Rusunawa yang berada di Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur sebagian sudah ditempati.

Dengan kondisi tersebut, diperkirakan tidak akan mampu menampung seluruh warga penggusuran. Ironisnya, sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkugan Pemkot Bekasi, ada yang menempati Rusunawa. Padahal, sesuai rencana awal Rusunawa diperuntukan untuk warga tidak mampu.

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi Sholihin mengaku, kerap mendapat laporan dari warga terkait peruntukan Rusunawa yang dihuni PNS. ”Kalau sudah PNS kan berarti mampu, sebab gaji Tenaga Kerja Kontrak (TKK) saja saat ini hampir Rp3 jutaan, jika digabungkan dengan honor lainnya. Jadi kalau ada PNS yang menempati, berarti ada kelamahan dalam pengelolaan,” ujarnya.

Menurut Sholihin, sesuai aturan bagi masyarakat yang berhak menempati Rusunawa adalah warga kurang mampu, yakni dengan penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Selain itu penghuni Rusunawa juga tidak boleh selamanya menempatinya.

Dia mengaku, pihaknya bukan melarang warga yang berprofesi sebagai PNS. Namun, dirinya lebih mengedepankan masyarakat yang terkena gusuran dengan keadaan ekonomi rendah. ”Pembongkaran bangli sedang ditertibkan oleh Pemkot Bekasi, namun masyarakatnya mau tinggal di mana, kan ini belum jelas. Jadi kita harap hal ini harus menjadi perhatian, jangan sampai Rusunawa itu tidak tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi, Reynold Tambunan mengatakan, pihaknya bukan alergi terkait adanya pembongkaran yang dilakukan Pemkot Bekasi. Namun, menurutnya, pembongkaran terlebih dahulu harus ada relokasi yang sudah tersedia untuk warga, baru dilakukan penggusuran.

”Saat ini kita miris melihat warga yang tinggal di tenda, lantaran bangunan yang menjadi rumah tinggalnya dibongkar. Sementara Pemerintah Kota Bekasi belum melakukan persiapan untuk merelokasi mereka,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pembangunan dan Permukiman Dadang Ginanjar menepis adanya tuduhan apabila penghuni di Rusunawa tidak tepat sasaran. Namun, dia mengakui jika ada sejumlah PNS yang menempati Rusunawa.

”PNS yang menempati Rusunawa bukan pejabat, mereka hanya staf biasa. Kan tidak semua PNS itu mempunyai rezeki lebih. Jadi mereka juga berhak untuk tinggal di sana,” katanya.

Menurutnya, salah satu tower Rusunawa saat ini belum dibuka. Menurutnya, tower yang baru tersebut akan menampung 94 Kepala Keluarga. ”Tower bangunan fisiknya memang sudah seratus persen, dan aliran air sudah ada, namun untuk listrik belum terkoneksi, jadi kita belum bisa membuka bagi masyarakat yang ingin mendaftar,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan, Pemkot Bekasi saat ini sedang melakukan pendataan untuk korban gusuran. Nantinya, mereka akan ditempatkan di Rusunawa. ”Saat ini sedang dilakukan pendataan,” tandasnya. (and)


loading...

Feeds