Duh, 22 RS di Kabupaten Bekasi Belum Gandeng BPJS

 (ilustrasi)

(ilustrasi)

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – Dari 44 Rumah Sakit (RS) di Kabupaten Bekasi, 22 di antaranya belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Akibatnya, banyak masyarakat yang masih merasa kesulitan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang belum bekerja sama dengan asuransi kesehatan tersebut.

Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Alamsyah, mengaku terus mendorong rumah sakit agar segera bekerja sama dengan BPJS. Hasilnya, beberapa rumah sakit masih memiliki sejumlah pertimbangan sebelum memutuskan menggandeng BPJS Kesehatan.

“Belum semua rumah sakit yang bekerja sama, dari 44 rumah sakit, ada 22 rumah sakit yang belum melayani BPJS. Tapi dari 22 itu, tiga di antaranya sekarang sudah proses kerja sama, semoga tahun ini yang tiga itu sudah bertambah. Tinggal yang lainnya, kapan. Kami masih menunggu,” ungkapnya.

Kata Alamsyah, rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Seluruh rumah sakit swasta itu tergolong kelas menengah dan atas.

“Tapi tidak seluruhnya atas, ada beberapa rumah sakit bagus yang justru sejak dibuka sudah bisa melayani BPJS. Itu yang kami harapkan agar dicontoh rumah sakit lainnya,” katanya.

Meski masih ada rumah sakit yang belum mau melayani pasien BPJS Kesehatan, Alamsyah meminta agar masyarakat tidak khawatir. Karena kata dia, pihaknya kini sedang melakukan percepatan penambahan fasilitas kesehatan yang melayani BPJS.

“Akselerasi terus kami lakukan, utamanya untuk pelayanan. Minimal sekarang seluruh wilayah di Kabupaten Bekasi ada rumah sakit yang sudah BPJS,” ucapnya.

Selain itu, sambung Alamsyah, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga meluncurkan program integrasi Jamkesda dengan BPJS. Sehingga pemilik kartu Jamkesda saat ini sudah bisa mengakses pelayanan BPJS.

Kata dia, segala biaya pelayanan kesehatan ditanggung pemerintah. Menurut Alamsyah, saat ini sekitar 100 ribu warga sudah menikmati program ini. Nantinya, terdapat sekitar 362 ribu warga lainnya yang akan diinventarisir untuk mendapat pelayanan kesehatan ini.

“Pelayanan ini bukan hanya dengan bidang kesehatan maupun BPJS, tapi juga kependudukan. Contohnya jika ibu melahirkan, anaknya sudah bisa diikutsertakan namun dengan catatan anaknya harus langsung diberi nama. Target kami masih sekitar 400 ribu lagi, tapi masih menunggu NIK-nya karena KTP masih direkam,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Bekasi, Siti Farida Hanoum, mengatakan terdapat sejumlah persyaratan bagi fasilitas kesehatan yang hendak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Persyaratan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN.

“Untuk rumah sakit kelas D atau yang setara terdapat lima syarat, yakni adanya surat izin operasional, surat izin praktik bagi tenaga kesehatan yang berpraktik, nomor pokok wajib pajak badan rumah sakit serta surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan JKN. Dan juga harus terakreditasi,” tuturnya.

“Saat ini ada tiga yang sudah dalam proses pengajuan kerja sama, diharapkan ini dapat diikuti oleh fasilitas kesehatan lainnya,” sambungnya. (dho)

AHM Luncurkan All New Honda PCX Produksi Indonesia

loading...

Feeds