Data Pemilih Sementara 2,1 Juta, Jumlah TPS 3.998

PERSIAPKAN LOGISTIK: Petugas kebersihan KPU Kabupaten Bekasi memilih kotak suara yang akan digunakan di Pilkada 2017. Di Kabupaten Bekasi ada 3.998 TPS.FOTO:RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

PERSIAPKAN LOGISTIK: Petugas kebersihan KPU Kabupaten Bekasi memilih kotak suara yang akan digunakan di Pilkada 2017. Di Kabupaten Bekasi ada 3.998 TPS.FOTO:RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

POJOKJABAR.com, KEDUNGWARINGIN – Jumlah pemilih non KTP elektronik yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 465.226 jiwa. Dari jumlah itu, 238.905 di antaranya lelaki dan sisanya perempuan.

Sedangkan jumlah keseluruhan pemilih yang masuk dalam DPS sebanyak 2.131.021 jiwa. Dari jumlah itu, pemilih perempuan sebanyak 1.063.230 jiwa dan pemilih lelaki 1.067.852 jiwa.
Berdasarkan jumlah pemilih itu, KPU Kabupaten Bekasi menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pilkada 2017 sebanyak 3.998.

Komisioner KPU Kabupaten Bekasi, Novan Andri Purwansyah, mengatakan peran Dinas Kependukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi memengaruhi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pilkada 2017 pada 6 Desember 2016 mendatang.

Selain itu, jika dari 465 ribu pemilih non KTP elektronik masih banyak yang tidak masuk dalam DPT, maka nama-nama tersebut akan dicoret berdasarkan aturan yang berlaku. Jika demikian maka itu juga akan berdampak pada kebutuhan surat suara.

Pasalnya, jumlah surat suara yang disediakan untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) hanya sebesar 2,5 persen dari DPT yang ditetapkan.

Namun jika setelah penetapan DPT ternyata banyak masyarakat yang melakukan perekaman data dan melebihi kuota surat suara, maka dikhawatirkan jumlah surat suara tidak mencukupi.

“Surat suara untuk DPTb 2,5 persen dari jumlah DPT. Pasti pasti ada (pengaruhnya). Terkait dengan kuota jumlah surat suara. Kalau analisa kita pasti KPU RI akan mengeluarkan regulasi baru,” ungkapnya.

Terlepas dari itu, setelah DPS ditetapkan, maka sejak 3 November hingga 9 November akan didistribusikan ke PPS melalui PPK. Nantinya DPS tersebut akan ditempel di temppat-tempat strategis seperti balai desa, kantor RT, dan RW.

“Selesai itu nanti dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 19 November itu ada masa pengumuman dan tanggapan masyarakat, nanti setelah itu selama empat hari mulai tanggal 20 sampai tanggal 24 November itu ada penyusunan,” jelasnya.

“Berarti kalau ada perubahan itu pasti disusun kembali dari DPS ke DPT. Jadi kalau bicara perubahan pasti ada perubahan,” sambungnya.

Soal ratusan ribu pemilih non KTP elektronik, kata Novan, akan disampaikan ke Disdukcapil Kabupaten Bekasi.

“Apakah dari 465 ribu ini berapa persen yang sudah melakukan perekaman, tapi harus ada rekomendasi bagaimana peran Disdukcapil terhadap orang yang belum direkam, yang ada potensi suaranya akan hilang,” ungkapnya. (neo)


loading...

Feeds