Baca! PNS Tidak Netral Bisa Dipidana

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di Kabupaten Bekasi diimbau bersikap profesional dan proporsional dalam menghadapi Pilkada 2017. Para abdi negara tersebut wajib menjunjung tinggi netralitas tanpa memihak pasangan calon manapun.

Jika kedapatan dan terbukti ASN mendukung kandidat, maka akan dikenakan sanksi pidana. Imbauan tersebut disampaikan Plt Bupati Bekasi Rohim Mintareja saat pembentukan Desk Pilkada 2017 di Aula KH. Noer Alie di Gedung Bupati Bekasi, Rabu (2/11/2016).

Desk Pilkada ini terdiri dari sejumlah ASN dan bertugas mensosialisasikan pilkada sekaligus mengawasi aparatur pemerintahan.

“Saya ingatkan pada seluruh ASN di Kabupaten Bekasi untuk senantiasa bersikap netral. Tidak memihak siapapun serta tidak turut serta mengkampanyekan pasangan calon manapun,” ujar Rohim.

Larangan keterlibatan ASN dalam pilkada tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta dalam Peraturan KPU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Disampaikan Rohim, pelarangan keterlibatan tersebut karena ASN merupakan bagian dari pelayanan masyarakat.

“Di luar dari yang diatur di aturan yang berlaku, ASN atau dulunya pegawai negeri sipil memang harusnya netral. Karena ASN merupakan abdi masyarakat, makanya diserahkan pada masyarakat apa yang terbaik menurut masyarakat,” ungkapnya.


loading...

Feeds