Bekasi Batal Talangi ‘Uang Bau’ DKI

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKJABAR.com, BANTARGEBANG – Rencana Pemkot Bekasi menalangi uang bau Pemprov DKI Jakarta untuk warga sekitar Bantargebang tidak akan terealisasi. Wali Kota Rahmat Effendi membatalkan pencairan dana tersebut tersebut lantaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat melarangnya.

“Awalnya kami sudah sepakat akan menalangi (uang bau) DKI. Tapi tidak diizinkan BPKP waktu konsultasi. Mau tidak mau, yah harus menunggu Pemprov DKI,” ungkap Wali Kota Rahmat Effendi.

Wali Kota melanjutkan, pemberian dana Community Development (CD) kepada warga di tiga kelurahan, yaitu Ciketingudik, Sumurbatu, dan Cikiwul dipastikan akan dicairkan langsung oleh Pemprov DKI.

Sebelumnya, pihak DKI mempunyai kewajiban membayar uang kompensasi sebanyak 18.192 Kepala Keluarga (KK) di tiga kelurahan yang akan dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016 DKI, tapi saat ini belum disahkan.

“Masyarakat di sana belum menerima kompensasi uang bau sebesar Rp500.000 per triwulan. Sesuai dengan janji DKI, dibayarkan mulai triwulan ketiga atau Juli-September dan triwulan keempat Oktober-Desember sebesar Rp18 miliar,” ungkap Wali Kota lagi.

Berbeda dengan Pemkot Bekasi, masyarakat yang sudah terlanjur dijanjikan tidak sabar menunggu sampai pencairan APBD Perubahan 2016. Sehingga belasan ribu Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di dekat TPST Bantargebang akan melakukan demonstrasi ke Pemprov DKI Jakarta. Namun rencana tersebut berhasil digagalkan tokoh masyarakat setempat.


loading...

Feeds