Anggaran BNK Dipangkas Jadi Rp30 Juta

Ilustrasi Anggaran.

Ilustrasi Anggaran.

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – Anggaran untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bekasi dipangkas menjadi Rp30 juta. Anggaran tersebut jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp800 juta hingga Rp1 miliar.

Pemangkasan anggaran BNK Kabupaten Bekasi ini tertuang dalam Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2017. Dalam draf tersebut, anggaran bagi BNK dan organisasi resmi non pemerintahan lainnya diajukan dalam bentuk hibah.

Ketua BNK Kabupaten Bekasi, Rohim Mintareja, mengaku terkejut dengan pemangkasan anggaran di BNK.

“Masa iya? Anggaran itu tiap tahun sekitar Rp1 miliar, masa sampai Rp30 juta. Ini saya perlu penjelasan lebih lanjut,” katanya.

Dikatakan Rohim, di 2017 memang perlu dilakukan pengkajian terkait anggaran BNK. Dan, dalam kajian tersebut terdapat pengurangan. Namun, Rohim tidak menyangka pemangkasan anggarannya sangat besar.

“Jadi kami dari BNK sudah mengajukan anggaran sekitar Rp1 miliar lebih. Namun katanya ada pengkajian dan lain sebagainya, kata Bappeda jadi hanya Rp800 juta. Tapi kalau sampai Rp30 juta, berarti ada masalah. Saya akan coba minta penjelasan mengapa bisa demikian,” ungkapnya.

Menurut Rohim, dengan anggaran Rp30 juta, membuat BNK Kabupaten Bekasi kesulitan. Pasalnya, anggaran tersebut tidak cukup untuk mendanai kegiatan anti narkoba dalam setahun seperti halnya sosialisasi, penyuluhan hingga pemeriksaan urine.

“Jelas tidak mencukupi. Karena peredaran narkoba di Kabupaten Bekasi ini cukup besar. Sehingga jika dukungan anggaran minim, pencegahan peredaran narkoba pun tidak maksimal,” katanya.

Sementara itu, Plt Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti, mengatakan ada sejumlah catatan dalam KUAPPAS 2017. Selain pemangkasan dana BNK, di sektor lain terdapat penambahan nominal anggaran yang terbilang drastis.
Kata dia, DPRD merekomendasikan ke eksekutif agar mengubah pengajuan anggaran.

“Anggaran BNK ini memang sangat minim. Saya bukan dari BNK tapi saya paham jika pemberantasan dan pencegahan narkoba bukan hal sederhana. Ini penting dan perlu komitmen yang kuat dari pemda. Saya sudah beri catatan untuk dihitung ulang, termasuk beberapa anggaran yang justru melonjak tapi urgensinya dipertanyakan,” tuturnya.

Selain pemangkasan anggaran BNK, kata Jejen, yang menjadi sorotan yakni pemberian makan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mencapai Rp90 miliar dan pembiayaan bagi warga miskin yang sakit di luar Jamkesda.

“Ini apakah kepentingannya mendesak atau seperti apa. BNK, anggaran pemberian makanan dan pelayanan kesehatan ini masih diperdebatkan. Kami masih menunggu penjelasan dari eksekutif seperti apa,” tuturnya. (dho)


loading...

Feeds

Air merendam rumah warga di Kec. Pasaleman yang tingginya hampr menutup rumah. Foto: Bagja/pojokjabar

1.000 KK Korban Banjir Butuh Bantuan

POJOKJABAR.com, CIREBON – Lebih dari 1.000 Kepala Kelurga (KK) di Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon menjadi korban bencana banjir akibat jebolnya …