139 Bangunan Ilegal di Lahan Irigasi Dibongkar

RUMAH MEWAH: Alat berat tengah meratakan bangunan liar yang berdiri di lahan irigasi di Jakasetia Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Selasa (1/11/2016) kemarin. Sebanyak 139 bangunan liar yang sebagian merupakan bangunan permanen dibongkar.FOTO:ARIESANT/RADAR BEKASI

RUMAH MEWAH: Alat berat tengah meratakan bangunan liar yang berdiri di lahan irigasi di Jakasetia Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Selasa (1/11/2016) kemarin. Sebanyak 139 bangunan liar yang sebagian merupakan bangunan permanen dibongkar.FOTO:ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKJABAR.com, BEKASI – Pemkot Bekasi kembali melakukan pembongkaran bangunan liar. Selasa (1/11/2016) kemarin, giliran 139 bangunan di Jalan Pulo Ribung, Jakasetia, Bekasi Selatan diratakan dengan tanah. Ratusan bangunan tersebut berdiri di atas lahan Perum Otoritas Jatiluhur (POJ) sejak tahun 1996.

Meski berdiri di atas lahan POJ, banyak bangunan itu yang sudah permanen. Para pemilik bangunan hanya mengantongi surat perjanjian dari para penyewa lahan yang sudah berpindah tangan.

Pembongkaran bangunan dilakukan oleh Dinas Tata Kota dengan mengerahkan dua unit alat berat untuk meratakan bangunan permanen dan semi permanen. Setidaknya bangunan-bangunan itu berdiri di lahan irigasi POJ sepanjang empat kilometer.

Sebanyak 700 personel keamanan terdiri dari Kepolisian, TNI, dan Satpol PP dikerahkan mengantisipasi aksi massa dari para pemilik bangunan. Beberapa di antara warga memang ada yang sempat menghalangi alat berat saat bangunan milik mereka akan dirobohkan. Namun, proses pembongkaran berlangsung terus.

Meski begitu, ada pula warga yang menyadari telah memanfaatkan lahan irigasi sebagai tempat pemukiman. Mereka sudah mengosongkan rumah sebelumnya sehingga petugas dengan mudahnya meratakan bangunan dengan tanah.

“Yah mau gimana lagi emang ini lahan pemerintah. Saya sadar diri tapi harusnya ada dong uang kerohiman kan bisa buat ngontrak,” ungkap Samsyul yang rumahnya turut dibongkar.

Dia mengakui sudah mendapatkan surat peringatan sejak Juli 2016 untuk segera melakukan pengosongan rumah yang ditempatinya sejak tahun 2002 ini. Selama menempati rumahnya, Syamsul mengaku tidak mengantongi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).


loading...

Feeds