Rotasi Pejabat Kabupaten Bekasi di Desember 2016

Rohim Mintareja.

Rohim Mintareja.

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk di Kabupaten Bekasi bakal mulai berjalan pada awal 2017 mendatang. Dari 33 OPD, ada beberapa dinas yang dihilangkan dan ada juga yang baru terbentuk.

Perombakan OPD diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2016, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Saat ini, perda tersebut sedang dievaluasi Gubernur Jawa Barat.

Berdasarkan PP tersebut, OPD baru harus sudah berjalan terhitung sejak awal Januari 2017. Oleh karena itu, pemerintah daerah bakal melakukan rotasi dan mutasi jabatan untuk mengisi kekosongan di OPD baru.

Rotasi dan mutasi jabatan akan dilakukan oleh Plt Bupati Bekasi Rohim Mintareja. Pasalnya, bupati definitif saat ini masih menjalani cuti kampanye Pilkada 2017. Kewenangan Plt melakukan rotasi dan mutasi jabatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016.

“Jadi memang boleh dan pada PP 49 Tahun 2008 Pasal 132A ayat 2 juga ada pengecualian yaitu melakukan rotasi dan mutasi apabila ada persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” kata Direktur Centre for Budgeting Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi.

Terpisah, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno, mengatakan pembahasan APBD 2017 tetap akan dilakukan. Pembahasannya menyesuaikan OPD baru dan harus selesai hingga akhir November 2016.

“Kalau tidak dilaksanakan justru kita akan kena sanksi, tapi mutasinya tidak sekarang, karena bakal tidak terserap dan siapa yang bertangung jawab, makanya nanti di bulan Desember,” katanya.

Saat ini, sambung Taih, Banggar masih membahas KUAPPAS dan belum masuk dalam pembahasan APBD 2017. Sehingga, ketika OPD baru belum ada pejabat definitif, maka akan ada pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) terlebih dulu.


loading...

Feeds