Pemkot Bekasi Seleksi Warga Penggusuran

TUTUP MULUT: Sejumlah warga bantaran Kali Bekasi RT 5/1 Kampung Pangkalan Bambu membentangkan spanduk dan aksi tutup mulut di Kantor DPRD Kota Bekasi, Senin (31/10/2016) kemarin. Mereka meminta DPRD Kota Bekasi untuk melindungi pemukiman mereka yang akan digusur Pemerintah Kota Bekasi.FOTO:ARIESANT/RADAR BEKASI

TUTUP MULUT: Sejumlah warga bantaran Kali Bekasi RT 5/1 Kampung Pangkalan Bambu membentangkan spanduk dan aksi tutup mulut di Kantor DPRD Kota Bekasi, Senin (31/10/2016) kemarin. Mereka meminta DPRD Kota Bekasi untuk melindungi pemukiman mereka yang akan digusur Pemerintah Kota Bekasi.FOTO:ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKJABAR.com, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi, akan terus melakukan penertiban bangunan liar di sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Hal ini, untuk menciptakan penataan kota yang lebih baik dan nyaman.

Kendati demikian, Pemerintah Kota Bekasi tidak akan memberikan dana kerohiman atau kompensasi kepada warga yang rumahnya tergusur. Namun, pemkot akan mengganti tempat tinggal mereka ke Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) yang berada di Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur.

Demikian ditegaskan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Senin (31/10/2016) kemarin. Dia mengaku, saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan bagi warga yang ingin menempati Rusunawa. ”Untuk relokasi, kita akan melakukan pendataan warga yang nantinya akan ditempatkan di Rusunawa,” terangnya.

Pemerintah Kota Bekasi, lanjutnya, akan menyeleksi warga yang akan menempati rusunawa. Minimal, katanya, warga penggusuran memiliki bukti administrasi penggunaan bangunan. ”Ya kita akan melihat bukti administrasi yang dimiliki,” katanya.

Menurutnya, selama ini Pemerintah Kota Bekasi ketika melakukan penggusuran bangunan liar, sudah menempuh prosedur yang ditetapkan. Mulai dari peringatan, sosialisasi hingga diminta untuk membongkar sendiri. ”Kami akan terus melakukan penataan kota,” tegasnya.

Sementara itu, puluhan masyarakat Kota Bekasi korban penggusuran, Senin (31/10/2016) siang kemarin melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Bekasi. Mereka berasal dari tiga wilayah penggusuran, yakni Kelurahan Pekonjaya, Kelurahan Margajaya, dan Kelurahan Jatiasih.

Dalam aksinya, mereka menutup mulut dengan lakban. Mereka juga membawa alat peraga dengan berbagai tulisan, di antaranya, wakil rakyat tolong lindungi kami, tolak penggusuran, jangan rampas hak kami, ada anak-anak butuh kehidupan.

Koordinator aksi Defri Hartono mengatakan, warga yang tergabung di tiga tempat tersebut sudah bertempat tinggal selama puluhan tahun. ”Bahkan ada warga sejak 30 tahun di sana, sebab lahan tersebut milik pengairan bukan Pemerintah Kota (Pemkot),” ujarnya usai melakukan audiensi dengan anggota DPRD yang dipimpin langsung Ketua DPRD Tumai.

Dengan kejadian ini,  pihaknya membawa permasalahan tersebut ke  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). ”Kita sudah ajukan di PTUN, sebab masyarakat itu butuh hidup. Dan kita juga sah sebagai warga Negara yang tercatat secara administrasi dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP),” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Komis A DPRD Kota Bekasi Sholihin  mengatakan, keputusan yang diambil Pemerintah Kota Bekasi tidak berpihak pada nasib warga. ”Seharusnya dalam penggusuran harus ada solusi dan relokasi keberlangsungan bagi kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Diutarakannya, pengaduan yang didengar langsung dari warga yang menjadi korban penggusuran memiliki bukti kepemilikan girik, serta sudah ada komunikasi dengan pihak pengairan.

”Rencananya melalui surat resmi yang ditandatangani langsung unsur pimpinan DPRD, kita akan mengundang secara formal mengundang Wali Kota Bekasi beserta jajaran Pemkot Bekasi untuk melakukan rapat dengar pendapat terkait penggusuran kepada warga,” jelasnya. (and)


loading...

Feeds