Kejari Bekasi Dalami Administrasi Aset Lahan TPU

PENATAAN TPU: Pekerja berada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Perwira Bekasi Utara Kota Bekasi, kem

PENATAAN TPU: Pekerja berada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Perwira Bekasi Utara Kota Bekasi, kem

POJOKJABAR.com, BEKASI – Kejaksaan Negeri Bekasi, belum dapat mengambil langkah penyelidikan atas masalah belum diserah terimakannya aset lahan TPU hingga bertahun-tahun dari Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) ke Dinas Pertamanan Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU).

Namun demikian, pihaknya akan melakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut penyebab belum diserahkannya aset lahan TPU yang sudah bersertifikat sejak tahun 2001 hingga saat ini, sehingga belum bisa dimanfaatkan lahan TPU dari pengembang tersebut.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bekasi, Ferly Sarkowi mengatakan,  kejaksaan belum bisa langsung melakukan penyelidikan karena merupakan permasalahan administratif Pemerintah Kota Bekasi. “Ini administratif, karena seharusnya sudah diserahkan tetapi belum. Jadi tidak bisa langsung dilakukan penyelidikan,” kata Ferly, Senin (31/10/2016).

Namun demikian, apabila ada laporan resmi atas aset lahan TPU yang seharusnya diserahterimakan ke DPPPJU, dan ternyata disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh BPKAD untuk hal-hal lain barulah Kejaksaan bisa langsung melakukan penyelidikan. Sebab hal itu jelas ada indikasi kerugian negara.

“Nah kalau misalkan lahan tanah TPU itu dibangun untuk area komersial, tetapi uangnya masuk ke kantong pribadi berarti kan ada penyimpangan di situ, baru bisa dilakukan penyelidikan,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya akan melakukan penelitian lebih dalam atas persoalan tersebut. Apabila lahan tanah TPU yang tidak kunjung diserah terimakan oleh BPKAD ke DPPPJU itu ternyata ada hal yang disalahgunkan, pihaknya barulah bisa masuk untuk melakukan penyelidikan.

“Kalau lahan tanah TPU itu dimanfaatkan untuk hal-hal lain, berarti kita harus tuntut lahan dari pengembang itu, kalau dikomersialkan uangnya ke mana, kalau ternyata ke pribadi baru kita masuk untuk melakukan penyelidikan. Seandainya lahannya itu tidak diapa-apakan. Seharusnya Pak Walikota atau Inspektorat kenapa belum dilaksanakan. Berarti administrasinya, BPKAD tidak tidak bisa bekerja dengan baik,” tukasnya.

Semetara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui, masih banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan lahan TPU ke Pemkot Bekasi. ”Jangankan lagi itu, kemarin yang saya ketemukan ada beberapa yang lebih besar dan lama juga belum diserahkan. Termasuk di Green Park, 7 tahun belum jadi-jadi,” kata Rahmat.

Saat ditanya, apakah harus diaudit, Rahmat menegaskan kalau setiap tahun aset lahan TPU di BPKAD itu telah diaudit. “Setiap tahun itu sudah diaudit,” tukasnya.

Sebelumnya, Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, dalam tahapannya bahwa penyerahan lahan TPU dari BPKAD ke DPPPJU tidak mungkin sampai selama itu. Ucok menduga, ada sesuatu hal yang tidak wajar dalam proses administrasinya. “Kalau tidak diserahkan selama itu, berarti ada kejanggalan di situ,” kata Ucok melalui sambungan selulernya.

Ucok mengatakan, kewajiban pengembang dua persen dari total lahan yang dibangun atau dua setengah persen untuk hunian vertikal, rawan karena bisa saja diberikan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebab, hal itu merupakan cara oknum untuk bermain dari lahan tanah tersebut.

“Bisa saja lahan tanah TPU kewajiban dari pengembang diberikan tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Karena ini memang rawan,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi Sholihin, mendukug adanya permasalahahn tersebut. Ia menilai selama ini, temuan yang ada tidak tertibnya administrasi di Pemkot Bekasi. “Kami sangat dukung audit ini. Karena selama ini, temuan yang ada berkaitan hal-hal seperti itu. Misalnya tidak tertib administrasi,” katanya. (oke)


loading...

Feeds

Air merendam rumah warga di Kec. Pasaleman yang tingginya hampr menutup rumah. Foto: Bagja/pojokjabar

1.000 KK Korban Banjir Butuh Bantuan

POJOKJABAR.com, CIREBON – Lebih dari 1.000 Kepala Kelurga (KK) di Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon menjadi korban bencana banjir akibat jebolnya …