Anggaran Pembongkaran Bangli di Bekasi Sedot Rp1,6 Miliar

TUTUP MULUT: Sejumlah warga bantaran Kali Bekasi RT 5/1 Kampung Pangkalan Bambu membentangkan spanduk dan aksi tutup mulut di Kantor DPRD Kota Bekasi, Senin (31/10/2016) kemarin. Mereka meminta DPRD Kota Bekasi untuk melindungi pemukiman mereka yang akan digusur Pemerintah Kota Bekasi.FOTO:ARIESANT/RADAR BEKASI

TUTUP MULUT: Sejumlah warga bantaran Kali Bekasi RT 5/1 Kampung Pangkalan Bambu membentangkan spanduk dan aksi tutup mulut di Kantor DPRD Kota Bekasi, Senin (31/10/2016) kemarin. Mereka meminta DPRD Kota Bekasi untuk melindungi pemukiman mereka yang akan digusur Pemerintah Kota Bekasi.FOTO:ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKJABAR.com, BEKASI – Di tahun Infrastruktur ini, Pemerintah Kota Bekasi terus melakukan pembenahan dan penataan kota. Salah satu upaya yang dilakukan yakni, dengan melakukan pembongkaran bangunan liar di sejumlah wilayah.

Dalam proses pembongkaran tersebut, Pemerintah Kota Bekasi menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,6 miliar dari APDB Kota Bekasi. Anggaran tersebut, dipergunakan untuk menyewa alat berat, honor petugas gabungan serta untuk biaya makan dan minum.

Melihat anggaran yang cukup besar tersebut, Dinas Tata Kota (Distako) Kota Bekasi, mengaku siap dilakukan audit. Demikian dikatakan Kepala Seksi Pembongkaran Distako Kota Bekasi, Bilang Nauli Harahap.

Baca Selengkapnya: Pemkot Bekasi Seleksi Warga Penggusuran

Dia mengaku, dalam menjalankan tugasnya beberapa hari belakangan tersebut, kerap mendapatkan intervensi. ”Intinya sebagai seorang birokrat kita hanya menjalankan perintah dan menegakkan Perda, khususnya dalam penataan kota,” terangnya di depan awak media, Senin (31/10/2016).

Dia mengatakan, anggaran sebesar Rp1,6 miliar tersebut, akan digunakan untuk biaya pembongkaran sebanyak 24 titik di Kota Bekasi. ”Anggaran itu kita gunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya untuk makan, minum petugas, sewa bekho, dan honor para petugas,” jelasnya.

Dirinya mengatakan, anggaran tersebut sebelumnya sudah disetujui oleh DPRD Kota Bekasi, saat melakukan pengesahan APDB. Menurutnya, sangat aneh jika saat ini banyak pihak yang yang menuding anggaran tersebut bentuk pemborosan.

”Seharusnya kan DPRD bisa langsung melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. toh kita juga melakukan pembongkaran ini tidak main langsung bongkar, melainkan ada mekanisme. Yakni pemberitahuan hingga tiga kali,” paparnya.

Menurutnya apabila ada pihak-pihaknya yang menyinggung ada penyalahgunaan pada anggaran pembongkaran yang dinilai menyengsarakan rakyat, pihaknya siap diperiksa dan diaudit pihak-pihak berwajib.

”Kalau warga posisi rumahnya benar, tidak mungkin kita lakukan pembongkaran. Dan kalau warga minta uang kerohiman Undang-Undang melarang, sebab nantinya bakal menjadi temuan,” tukasnya. (and)

AHM Luncurkan All New Honda PCX Produksi Indonesia

loading...

Feeds