Komisi A Tolak Addendum Rute Truk Sampah DKI, Pemkot Bekasi Abaikan Aspirasi Warga

TANDA TANGAN: Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (kanan) bersama Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama saat menandatangani Kesepakatan Addendum kedua TPST Bantargebang di Jakarta, belum lama ini.

TANDA TANGAN: Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (kanan) bersama Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama saat menandatangani Kesepakatan Addendum kedua TPST Bantargebang di Jakarta, belum lama ini.

POJOKJABAR.com, BEKASI – Komisi A DPRD Kota Bekasi dengan tegas menolak hasil kesepakatan Addendum kedua TPST Bantargebang terkait perjanjian perubahan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, khususnya masalah jam operasional truk sampah DKI yang melintas di Jatiasih, Kota Bekasi.

Dalam perjanjian baru tersebut, truk sampah DKI diperbolehkan melintas 24 jam di Jatiasih menuju TPST Bantargebang.

“Kami menolak Addendum baru itu, dan seharusnya Wali Kota Bekasi mendengar aspirasi masyarakat, yang jelas-jelas warga Jatiasih menolak berkali-kali truk sampah DKI yang beroperasi 24 jam di sana. Seharusnya ini jadi masukan buat Pemkot Bekasi. Itukan aspirasi warga,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi, Sholihin kepada Radar Bekasi.

Ia pun berjanji, Komisi A dalam waktu dekat akan memanggil Wali Kota Bekasi dan jajarannya untuk membahas Addendum baru tersebut. “Pemkot Bekasi dengan seenaknya mengambil keputusan sendiri, tanpa berkomunikasi dengan DPRD maupun warga yang setiap hari diracuni bau busuk dari truk sampah DKI,” sesal Sholihin.

Kritikan yang sama juga dilayangkan Anggota Komisi A, Saeful Bahri, secara tegas menolak truk sampah DKI yang melintas 24 jam di Jatiasih menuju TPST Bantargebang.

“Harapan kami dan warga kembali pada Addendum atau MoU yang lama, bukan malah membuat perjanjian baru yang bertolak belakang dengan perjanjian sebelumnya, dan jelas-jelas mengganggu kenyamanan warga,” tegas Saeful.

Menurutnya, truk sampah DKI yang meilntas di Jatiasih, selain menimbulkan bau tidak sedap, juga menambah kemacetan, sebab kondisi jalannya sempit.

“Dengan kondisi jalan yang sempit, ditambah lagi truk-truk sampah DKI yang seenaknya melintas 24 jam, akan memperparah kemacetan yang luar biasa di sepanjang Jalan Raya Jatiasih,” sesalnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama dengan sejumlah kepala dinas Pemkot Kota Bekasi datang ke Balai Kota DKI Jakarta, untuk menandatangani kesepakatan Addendum kedua TPST Bantargebang.

Perjanjian perubahan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi terkait peningkatan pemanfaatan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Kerja sama pengelolaan TPA Bantargebang milik Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 1999 mengalami perubahan atau perpanjangan, terakhir dengan perjanjian kerja sama tentang peningkatan TPA menjadi TPST Bantargebang Kota Bekasi berdasarkan surat nomor 4 tahun 2009 dan Nomor 71  tahun 2009, sebagaimana diubah dengan perjanjian tambahan (Addendum) nomor 10 tahun 2013 dan nomor 480.A tahun 2013.

Perjanjian ini bakal disepakati selama lima tahun ke depan, dan akan dievaluasi setiap tahunnya dengan dana kompensasi dari Rp68 miliar menjadi Rp143 miliar sebagai penanggulangan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, dana jaminan kesehatan lingkungan, dana kompensasi lingkungan. (sar)


loading...

Feeds

Pemkot Cirebon, memberikan bantuan kepada korban banjir. Foto: pey/pojokjabar

Pemkot Beri Bantuan Korban Banjir Suba

POJOKJABAR.com CIREBON-Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon langsung memberikan bantuan langsung ke warga yang terdampak banjir luapan aliran sungai Suba, Jumat (23/2/2018) …