Bekasi Talangi Uang Bau DKI Jakarta

TPST Bantargebang.

TPST Bantargebang.

POJOKJABAR.com, BEKASI – Uang bau kompensasi dari TPST Bantargebang ditagih warga tiga kelurahan, Sumurbatu, Cikiwul, dan Ciketingudik. Bulan Oktober ini seharusnya jatuh tempo. Nahasnya, hingga akhir bulan ini belum ada tanda-tanda Pemprov DKI selaku pengelola TPST mencairkan dana yang disebut-sebut sebagai uang bau itu. Alasannya dana APBD-P Pemprov DKI belum diketuk.

Meski uang bau itu kewajiban Pemprov DKI, tapi Pemkot Bekasi berani pasang badan. Bahkan, berencana menalanginya. Asisten Daerah II Kota Bekasi, bidang Administrasi Dadang Hidayat mengakui rencana menalangi dana uang bau itu.

“Karena APBD Perubahan Pemprov DKI belum disahkan, kemungkinan besar dana kompensasi akan ditalangi dulu Pemkot Bekasi,” kata Dadang.

Dadang mengungkapkan, pencairan dana uang bau secara triwulan, belakangan ini memang tersendat sejak TPST Bantargebang diambil alih oleh Pemprov DKI. Sebelumnya, saat dikelola swasta dana yang disalurkan ke masyarakat melalui pihak pengelola itu lancar-lancar saja.

Uang bau itu sendiri diambil dari tipping fee berdasarkan tonase sampah DKI yang masuk ke TPST Bantargebang. Sejak pengelolaan TPST Bantargebang diambil alih Pemprov DKI, dana tersebut akan disalurkan ke 15.000 warga di tiga kelurahan yang tinggal di sekitar TPST Bantargebang dengan anggaran Rp18 miliar setiap tahunnya.

“DKI menyiapkan Rp18 miliar sebagai dana kompensasi setiap tahunnya dan disalurkan setiap triwulan kepada 1.500 warga di tiga kelurahan,” tutur Dadang.

Seharusnya, kata Dadang, pembayaran uang kompensasi itu dilakukan akhir Oktober 2016 untuk periode Juli-September. Namun karena belum rampungnya APBD perubahan 2016 DKI maka pencairan dananya tertunda. Sementara bila harus menggunakan dana talangan dari Pemkot Bekasi maka DKI harus mengajukan surat ke daerah bila ingin ditalangi. Sebab dana tersebut akan diambil dari kas daerah. Hanya saja pada Desember 2016, DKI harus membayar uang talangan itu.

“DKI kan belum (disahkan APBD-P), tapi kalau Kota Bekasi sudah ketuk palu dan tinggal koreksi Gubernur Jawa Barat saja,” ujar Dadang.

Dadang menambahkan, kesepakatan tersebut sudah disepakati dalam addendum baru. Salah satunya, mulai Januari 2017 mendatang uang Community Development (CD) akan mengalami kenaikan dari Rp300.000 menjadi Rp500.000 per bulan. Serta pengadaan mobil sapu bersih akibat tercecernya air licit di Jalan Ahmad Yani dan Narogong.

Terpisah, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Adji menambahkan Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah mengirimkan surat memohon dana talangan ke Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

“Surat sudah dikirim ke Wali Kota oleh Gubernur terkait dana talangan sejak Januari sampai Juli 2016 yang dibayarkan ke Pemkot Bekasi baru terserap 26,68 persen,” tutur Isnawa saat di hubungi via telpon. (dat)


loading...

Feeds

Air merendam rumah warga di Kec. Pasaleman yang tingginya hampr menutup rumah. Foto: Bagja/pojokjabar

1.000 KK Korban Banjir Butuh Bantuan

POJOKJABAR.com, CIREBON – Lebih dari 1.000 Kepala Kelurga (KK) di Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon menjadi korban bencana banjir akibat jebolnya …