Aset Lahan TPU Harus di Audit

PENATAAN TPU: Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bintarajaya Kota Bekasi. Biaya proses pemakaman saat ini dinilai membebani warga, karena terlalu tinggi.FOTO:ARIESANT/RADAR BEKASI

PENATAAN TPU: Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bintarajaya Kota Bekasi. Biaya proses pemakaman saat ini dinilai membebani warga, karena terlalu tinggi.FOTO:ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKJABAR.com, BEKASI – Sejumlah data tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tercatat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum seluruhnya diserah terimakan ke Dinas Pertamanan Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU).

Padahal, berdasarkan data yang ada, aset tanah dari kewajiban pengembang itu telah bersertifikat hak pakai, dengan tahun penerbitan 1999. Sementara yang belum diserah terimakan ke DPPPJU merupakan sertifikat terbitan 2001 hingga saat ini. Akibatnya, lahan TPU tersebut belum bisa dikelola dan dimanfaatkan.

Menanggapi persoalan ini, Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, dalam tahapannya, penyerahan lahan TPU dari BPKAD ke DPPPJU tidak mungkin selama itu. Ucok menduga, ada sesuatu hal yang tidak wajar dalam proses administrasinya.

“Kalau tidak diserahkan selama itu, berarti ada kejanggalan disitu,” kata Ucok melalui sambungan selulernya, Jumat (28/10/2016).

Ucok mengatakan, kewajiban pengembang memenuhi dua persen dari total lahan yang dibangun atau dua setengah persen untuk hunian vertikal dinilai rawan manipulasi. Karena bisa saja diberikan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebab, hal itu merupakan cara oknum untuk bermain dari lahan tanah tersebut.

“Bisa saja lahan tanah TPU kewajiban dari pengembang diberikan tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Karena ini memang rawan,” ucapnya.

Oleh karena itu, kejanggalan lahan TPU ini perlu ditelusuri lebih lanjut. Kata dia, jangan sampai aset tanah milik pemerintah ini dikuasai dan  dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Harus di audit itu, dan kejaksaan juga bisa masuk untuk menyelidikinya,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisi A DPRD Kota Bekasi, Sholihin, mendukung perlu adanya audit tersebut. Ia menilai, selama ini temuan yang ada, karena tidak tertibnya administrasi di Pemkot Bekasi.

“Kami sangat dukung audit ini. Karena selama ini, temuan yang ada berkaitan hal-hal seperti itu. Misalnya tidak tertib administrasi,” katanya. (oke)


loading...

Feeds