Ketua DPP PDIP Ini yang Perintahkan Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi Stop Pembongkaran Bangli di Pekayon

Ilustrasi Partai PDIP.

Ilustrasi Partai PDIP.

POJOKJABAR.com, BEKASI – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan jika dirinya yang memerintahkan seluruh anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi dan Ketua DPRD untuk melakukan aksi pembongkaran Bangunan Liar (Bangli) di Pekayon, Senin (24/10/2016).

“Itu saya semua yang perintahkan agar seluruh anggota dewan Fraksi PDIP untuk menghentikan pembongkaran,” kata pria anggota Komisi V DPR-RI ini, Kamis (27/10/2016).

Ia menegaskan apa yang ia perintahkan bukanlah upaya untuk menghalangi pembangunan. Hanya saja dirinya ingin memastikan ada perlakuan manusiawi bagi warga.

“Mereka inikan manusia bukan binatang yang bisa diperlakukan semena-mena,” katanya.

Soal penggusuran, kata dia, harusnya Pemkot Bekasi tidak melakukan itu sebab warga bukan mendiami tanah pemkot melainkan tanah negara. “Dimediasi dong semestinya bukan digusur. Itulah tugas pemerintah daerah, saya sangat prihatin untuk penggusuran di Bekasi Selatan itu,” tegasnya

Dirinya juga memerintahkan semua kader untuk bersikap andil dalam penggusuran yang dilakukan Pemkot di setiap titik. “Jangan asal gusur,’’ imbuhnya.

Dirinya juga menyarankan kepada masyarakat Kota Bekasi untuk menjadikan dewan tumpuan menyampaikan aspirasi dan segala bentuk keluhan tentang pemerintahan.

“Jangan minta uang, nanti yang ada dewan korupsi. Tapi mintalah pendampingan dari mulai urusan kesehatan, pendidikan, dan hak asasi manusia. Karena itu tugas negara, tugas pemerintah menjamin itu,” tandasnya.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyayangkan sikap anggota Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dari Fraksi PDIP yang sempat menghentikan pembongkaran bangunan di pesisir Jalan Irigasi, Kelurahan Pekayonjaya, Kecamatan Bekasi Selatan.

“Sikap DPRD seharusnya tidak boleh seperti itu, dia bukanlah eksekutor. Dia hanya boleh melakukan melalui jalur mediasi saja,” katanya, Kamis (27/10/2016) kepada awak media.
Ditegaskannya bahwa, penggusuran 174 bangunan liar yang berada di lokasi tidak ada anggaran pengganti kerohiman bagi warga yang terkena pembongkaran.

“Pemerintah tidak bisa mengeluarkan uang kerohiman untuk warga yang terkena bongkaran, meskipun DPRD menyetujuinya kita tidak bisa keluarkan karena mereka mendirikan bangunan di tanah negara,” katanya.

Dirinya mengungkapkan bahwa tidak mengetahui motif penolakan Ketua DPRD Tumai dan semua Fraksi PDIP itu dalam penertiban bangli tersebut. “Motifnya apa saya tidak tahu, kalaupun untuk mencari solusi alternatif apakah seumpanya menempatkan mereka di rumah susun, itukan sudah sepakat kita bahas dan sudah ada bangunan rusunnya,” pungkasnya. (sar)


loading...

Feeds