Sepakat, Pemkot Bekasi dan Pemrov DKI Berikan Dana Kompensasi Rp143 Miliar

FOTO BERSAMA: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (empat dari kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (lima dari kanan), foto bersama dengan sejumlah kepala SKPD usai melakukan penandatanganan kerja sama, Rabu (26/10/2016) kemarin.FOTO:ISTIMEWA/RADAR BEKASI

FOTO BERSAMA: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (empat dari kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (lima dari kanan), foto bersama dengan sejumlah kepala SKPD usai melakukan penandatanganan kerja sama, Rabu (26/10/2016) kemarin.FOTO:ISTIMEWA/RADAR BEKASI

POJOKJABAR.com, JAKARTA – Pemerintah Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta, akhirnya menyepakati perubahan perjanjian kerja sama pemanfaatan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Kesepakatan tersebut dibuktikan dengan proses penandatanganan kerja sama yang dilakukan oleh kedua kepala daerah di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/10/2216) kemarin.

Kerja sama Pengelolaan TPA Bantargebang milik Pemprov DKI Jakarta  sejak tahun 1999 mengalami perubahan atau perpanjangan terakhir dengan perjanjian kerja sama tentang peningkatan TPA menjadi TPST Bantargebang Kota Bekasi berdasarkan surat nomor 4 tahun 2009 dan Nomor 71  tahun 2009, sebagaimana diubah dengan perjanjian tambahan (addendum) nomor 10 tahun 2013 dan nomor 480.A tahun 2013.

Perjanjian ini akan disepakati selama 5 tahun ke depan dan akan dievaluasi setiap tahunnya. Adapun besaran dana kompensasi dari 68 Miliar telah diubah menjadi 143 milyar dimaksudkan sebagai dana penanggulangan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, dana jaminan kesehatan lingkungan, dana kompensasi lingkungan.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, dengan meningkatnya dana kompensasi sebesar Rp143 miliar tersebut, nantinya akan dimanfaatkan untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastuktur lingkungan.

“Nanti juga akan ada bantuan sumur artesis  sebesar Rp25 miliar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami berharap, adanya bentuk nyata realisasi, tidak hanya sekadar usulan saja,” katanya kepada Radar Bekasi, kemarin (26/10/2016).

Selain itu, perjanjian tersebut juga dibacakan mengenai jalur rute Truk sampah DKI Jakarta yang akan membuang sampah di TPST Bantargebang, yang tadinya tidak 24 jam, kini menjadi 24 jam operasional truk pengangkutan sampah.

“Selama masa cuti dari Gubernur DKI Jakarta, saya sudah memberikan mandat kepada Plt. Gubernur DKI Jakarta, agar surat ini terus dipantau sampai selesai, jangan ditinggalkan atau dihiraukan untuk Kota Bekasi sebagai Mitra DKI Jakarta,” sambung gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama.

Sementara itu, adanya kesapakatan addendum 24 jam operasional truk sampah dan penambahan rute Jatiasih mendapat penolakan dari DPRD Kota Bekasi. Sekertaris Komisi A DPRD Kota Bekasi Solihin, mengaku akan mengkaji bentuk kerja sama tersebut. “Kalau saya pribadi menolak, sebab sudah banyak masukan dari masyarakat yang dilintasi truk sampah,” ujarnya.

Sementara itu Asisten Daerah III Pemkot Bekasi, Dadang Hidayat menambahkan, kesapakatan addendum dilakukan lantaran sudah ada kajian yang mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Banyak berubah, jangan hanya dilihat dari operasional 24 jam. Sebab yang nantinya melintas dipastikan kendaraannya lebih baik, semua sampah tertutup rapat dengan kendaraan konvektor,” katanya.

Dia menambahkan, dana kompensasi untuk warga juga naik dari  Rp300 ribu per tiga bulan menjadi Rp500 ribu. Selain itu rencananya juga akan dibangunkan Rusunawa untuk masyarakat sekitar. “Intinya banyak yang kita prioritaskan untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi,” jelasnya. (and)


loading...

Feeds