Pembongkaran Bangli: “Telat Ya, Digusur Baru Nongol’’

GAGAL: Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai (duduk) di Pekayon, Bekasi Selatan, tak berhasil menghalau alat berat melakukan pembongkaran.

GAGAL: Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai (duduk) di Pekayon, Bekasi Selatan, tak berhasil menghalau alat berat melakukan pembongkaran.

POJOKJABAR.com, BEKASI – Onih tampak pasrah. Di depannya alat berat membongkar bangunan tempat tinggalnya selama ini. Bukan hanya satu. Beberapa bangunan lainnya milik tetangga Onih ikut dirobohkan.

Pembongkaran bangunan liar itu dilakukan Dinas Tata Kota. Alasannya bangunan-bangunan tersebut berdiri di atas tanah negara sejak belasan tahun lalu.

’’Ada yang sudah 15 tahun tinggal di sana,’’ ungkap Kasi Wasdal Dinas Tata Kota Bekasi, Bilang Naulih Harahap yang memimpin pembongkaran.

Saat bangunan-bangunan itu dibongkar, rombongan anggota dewan muncul dari sisi lain. Bersama Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai terlihat anggota dewan lain membuntutinya. Ada Anim Imamuddin, Hasan Asgar, dan Nuryadi Darmawan.

Para politisi dari PDI Perjuangan itu langsung meminta petugas menghentikan aksi pembongkaran. Sambil berteriak-teriak. “Ini sudah arogan,’’ kecam Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai, saat tiba di lokasi pembongkaran, Jalan Irigasi RW 021, Kelurahan Pekayonjaya, Bekasi Selatan.

Tumai juga mengecam tindakan pembongkaran kali ini. Menurutnya Pemkot Bekasi kejam. Tidak manusiawi. Mengabaikan rasa kemanusiaan. Hanya mengedepankan asas prosedural.
“Saya mengecam keras tindakan pemerintah, karena tidak manusiawi dan tidak ada solusi untuk warga yang terkena gusuran,” kata Tumai.

Onih, yang bangunannya ikut dibongkar, mengaku tidak heran dengan aksi politisi di lokasi bongkaran. Menurutnya, mereka yang memperjuangkan agar menghentikan pembongkaran sudah terlambat. “Telat ya kalau mau membantu sekarang. Kemarin ke mana aja udah digusur baru pada datang,’’ ungkapnya.

Onih dan keluarganya saat ini lebih fokus mencari solusi. Di mana dia dan keluarganya akan tinggal.

’’Yang saya butuhkan sekarang solusinya. Bagaimana nasib saya ini. Bukannya pada teriak-teriak di sini. Coba bantu kami dari kemarin-kemarin mungkin ada solusinya,’’ pintanya.

Onih sendiri mengakui kesalahannya yang telah menempati lahan tersebut sebagai tempat tinggal. Dirinya juga sudah menerima surat peringatan sebelum pembongkaran dilakukan. Yang disesalkannya hanya satu.

’’Tidak ada bantuan dari siapapun sejak kami mendapat surat peringatan,’’ ujarnya.

Terpisah, upaya pembelaan yang dilakukan Ketua DPRD Tumai dan sejumlah anggota dewan harus ditempuh dengan jalur yang prosedural mendapat tanggapan. ’’Dewan kan legislatif. Panggil saja walikota, dinas terkait dan pertanyakan proses pengusurannya sesuai prosedur tidak. Dasar hukumnya apa, lalu solusinya bagaimana,’’ ujar Didit Susilo dari Bekasi Parliamentary Watch.

Menurut Didit, kebijakan pemerintah tidak harus kebijakan yang populis. Pembongkaran bangunan liar termasuk yang tidak populis. Pembongakaran bangunan liar diperlukan agar tata kota yang lebih baik.

“Ini kan untuk fasilitas umum ya harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tidak bisa juga dinikmati sebagian warga. Dan pembongkaran itu untuk kebaikan bersama bukan untuk golongan tertentu saja,” tandasnya. (dat)


loading...

Feeds