Pelebaran Jalan Raya Jatiasih Molor

SEPI PEKERJA: Pengendara melintasi pelebaran Jalan Raya Jatiasih Kota Bekasi, Rabu (26/10/2016) kemarin. Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memberikan dana hibah untuk pelebaran Jalan Raya Jatiasih.FOTO:ARIESANT/RADAR BEKASI

SEPI PEKERJA: Pengendara melintasi pelebaran Jalan Raya Jatiasih Kota Bekasi, Rabu (26/10/2016) kemarin. Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memberikan dana hibah untuk pelebaran Jalan Raya Jatiasih.FOTO:ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKJABAR.com, BEKASI – Pembangunan pelebaran Jalan Raya Jatiasih terancam gagal. Sebab, dana bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dijanjikan pada tanggal 23 Oktober lalu, hingga saat ini belum juga cair.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menjanjikan bantuan sebesar Rp90 miliar. Dari anggaran tersebut, 60 miliarnya untuk pembangunan jalan. Sementara 30 miliar di antaranya diperuntukan untuk pembebasan lahan.

Kepala Unit Lelang Pekerjaan (ULP) Asep Kadarisman mengatakan, untuk pemenang lelang sudah diumumkan melalui website. Tapi kontrak kerja belum bisa dilakukan lantaran uang di kas daerah Pemerintah Kota Bekasi belum ada.

“Lelang sudah selesai kita lakukan, namun untuk teknis kembali pada dinas terkait,” ujarnya sembari mengaku, Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran Rp15 miliar untuk pembebasan lahan.

Sementara itu Kepala Dinas Binamarga dan Tata Air Kota Bekasi  Tri Adhiyanto mengatakan, pihaknya sengaja melakukan pelelangan lebih awal meskipun dananya dari DKI belum turun. “Pak Gubernur DKI kan sudah komitmen menganggarkan, meskipun saat ini baru selesai dalam pembahasan Kementerian Dalam Negeri. Dalam waktu dekat akan disahkan melalui paripurna,” ujarnya.

Dijelaskannya, untuk saat ini kontrak kerja tinggal dilaksanakan menunggu dari anggaran DKI. “Memang rencana pada tanggal 23 Oktober kemarin, namun meleset lantaran terkendala pengesahan APBD DKI Jakarta,” katanya.

Namun demikian, meskipun pemenang sudah ditentukan, tidak terjadi kesalahan administrasi apabila anggaran tidak turun. “Kita harus optimis bisa sesuai rencana, mudah-mudahan tanggal 6-10 November mendatang bisa turun. Tapi kalau ada kendala di sana ya terpaksa tidak berjalan karena terkendala anggaran,” paparnya.

Terpisah, Kepala Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Sudiana mengatakan, untuk saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan administrasi kepemilikan untuk melakukan pembebasan lahan. Kata dia, seluruhnya ada 54 pemilik dari 58 bidang tanah yang ada.

“Untuk harga sesuai appraisal per meter pemilik dibayar Rp10 juta-11 juta, tapi sesuai dengan jenis kepemilikan dari administrasi,” katanya.

Dibeberkannya, nilai sertifikat bisa lebih tinggi dari kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) dan girik. “Selain itu juga ada pergantian nilai bangunan, pohon yang produktif maupun tidak,” ujarnya.

Namun demikian kata dia, terkait untuk anggaran dirinya menyerahkan kepada Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD). “Untuk saat ini memang belum ada pembayarannya, sebab anggarannya menggunakan bantuan DKI Jakarta,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Bekasi Chardima mengatakan, untuk saat ini belum ada uang yang di-transfer dari DKI Jakarta. “Belum ada yang masuk transfer dari DKI,” ujarnya melalui pesan singkat kepada Radar Bekasi. (and)


loading...

Feeds