2017, 29 Ribu Sekolah Bebas tanpa UN

Ilustrasi Ujian Nasional

Ilustrasi Ujian Nasional

POJOKJABAR.com, BEKASI – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan hadiah kepada sekolah-sekolah yang telah berada di atas standar nasional. Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan, sekolah tersebut tidak perlu ikut Ujian Nasional (Unas) 2017.

Tahun ini jumlah sekolah jenjang SMP dan SMA sederajat yang menjalankan Unas mencapai 97.952 unit.

Jika rencana membebaskan 30 persen sekolah dari kewajiban Unas, maka bakal ada sekitar 29 ribu sekolah yang bebas tanpa Unas.

Dia mengungkapkan sudah ada 30 persen sekolah yang berada di atas rata-rata nasional didasarkan pada nilai integritas dan skor akademik. Padahal selama ini Unas dipergunakan untuk pemetaan sekolah secara nasional. “Lah kalau sudah begitu apakah dia harus ikut ujian nasional lagi? Ikut dipetakan lagi? Itu kan ga perlu,” ujar Muhadjir.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menuturkan sekolah di atas standar nasional itu perlu diberi penghargaan. Dia memastikan kalau 30 persen sekolah itu tidak perlu ujian nasional lagi. “Dengan begitu kita bisa menghemat biaya, dan biaya itu bisa kita gunakan untuk treatment itu,” ungkap dia.

Muhadjir menyebut, kebijakan tersebut masih akan didiskusikan dengan banyak pihak. Tapi, keputusan tersebut akan segera dilakukan. Penghapusan ujian di sekolah di atas standar nasional itu dianggap tidak akan memperlebar kesenjangan antar sekolah. “Ya memang sekarang sudah senjang kok,” tambah dia.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan selama ini Unas ditujukan untuk pemetaan sekolah secara nasional. Sehingga pemerintah bisa tahu kondisi sekolah dan memberikan langkah-langkah perbaikan sesuai kebutuhan.

Misalnya dalam Unas nilai Matematika di satu sekolah jelek. Nah, itu akan dicari apakah persoalan pada kualitas guru. “Atau IPA misalnya masih jelek sekali, kualitas laboratoriumnya kurang memadai, ya laboratoriumnya kita benahi,” kata dia.

Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Zainal Arifin Hasibuan menjelaskan, belum ada keputusan resmi soal teknis penyelenggaraan Unas. BSNP merupakan badan independen penyelenggara Unas. Terkait dengan rencana ’’membebaskan’’ 30 persen sekolah dari kewajiban Unas tahun depan, juga belum ada keputusan resmi. ’’Di internal kami sekarang sedang galau,’’ jelasnya.

Menurutnya jika nanti diputuskan ada 30 persen sekolah maka pemerintah harus mengubah nama Unas menjadi yang lain. Sebab dengan keluarnya 30 persen unit sekolah dari ujian tahunan itu, maka tidak bisa lagi disebut Unas.

Kemudian guru besar UI itu mengatakan, dua tahun terakhir sedang gencar dilaksanakan perbaikan penyelenggaraan Unas. Di antaranya adalah dengan memperbanyak sekolah penyelenggara Ujian Nasional Berbasis Kertas (UNBK). Dia tidak ingin upaya perbaikan itu menjadi sia-sia.

Sementara itu, kepala sekolah SMKN 2 Kota Bekasi Agus setiawan mengatakan, Unas adalah penentu kualitas siswa, agar siswa mempunyai kualitas setelah mereka lulus sekolah, bahkan UN bisa menjadi pertimbangan sebuah perusahaan untuk siswa SMK. Dia mengaku, lebih memilih ikut dalam 70 persen sekolah yang mengikuti Unas.

“Saya pribadi untuk UN dihilangkan kurang begitu setuju, karena memang UN sangat membantu menentukan kualitas siswa. Harusnya UN bisa dipermudah seperti yang sekarang ada dengan cara online siswa bisa sangat mudah dan praktis mengerjakan soal UN, tetapi kita lihat saja peraturannya seperti apa kan kita belum tau pasti,” tandasnya. (jpnn/ran)

AHM Luncurkan All New Honda PCX Produksi Indonesia

loading...

Feeds