Pembangunan di Tahun Infrastruktur Banyak yang Meleset

TERHAMBAT: Pembangunan gedung RSUD Kota Bekasi di Jalan Mayor Oking Bekasi Timur Kota Bekasi, Senin (24/10) kemarin. Saat ini pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi belum merata.FOTO:ARIESANT/RADAR BEKASI

TERHAMBAT: Pembangunan gedung RSUD Kota Bekasi di Jalan Mayor Oking Bekasi Timur Kota Bekasi, Senin (24/10) kemarin. Saat ini pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi belum merata.FOTO:ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKJABAR.com, BEKASI – Pembangunan di tahun Infrastruktur yang direncanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pada tahun 2016 masih jauh dari harapan. Selain serapan anggaran yang masih rendah, ternyata ada beberapa rencana pembangunan yang meleset di tahun ini.

Melihat kondisi tersebut, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku kecewa. Orang nomor satu di Kota Bekasi ini langsung mengeluarkan kebijakan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) cepat melakukan pembangunan yang direncanakan. “Mulai saat ini, SKPD harus rajin turun ke lapangan sehingga bisa terlihat jelas pembangunan yang harus dikerjakan tahun ini,” ujarnya.

Menurutnya apabila mereka turun ke lapangan, bisa mengetahui dan mengerti kondisi lapangan yang sudah masuk dalam program itu seperti apa. Sebab kata dia, banyak persoalan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tidak terselesaikan.

Dia menjabarkan beberapa program pembangunan yang meleset dilaksanakan di tahun ini. Di antaranya, perbaikan Taman Cut Meutia, Penurapan kali di Pondok Ungu Permai (PUP), pengandangan alat onderdil kendaraan truk sampah, penyelesaian pembebasan lahan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Sumurbatu.

“Dengan kondisi ini, membuat masyarakat menilai Pemkot Bekasi tidak becus dalam pelaksanaan. Kita harap di waktu yang masih ada, masyarakat juga bisa membantu untuk berpartisipasi dalam mengawasi, serta memberikan masukan yang positif dan membangun,” ujarnya lagi.

Sementara itu anggota Badan Legislatif (Banleg) DPRD Kota Bekasi Tumpak Sidabutar berharap, Peraturan Daerah tentang pengendalian dan pengawasan pembangunan bisa menjadi regulasi DPRD Kota Bekasi dan masyarakat untuk melakukan pengawasan pembangunan yang dikerjakan eksekutif. “Saat ini melalui Panitia Khusus (Pansus) IX masih tahap pengkajian,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan pekerjaan infrastruktur sarana dan prasana publik perlu pengawasan yang kuat, sehingga apa yang diinginkan serta bermanfaat untuk kepentingan bersama. “Jadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang berasal dari uang rakyat tidak sia-sia. Apabila terkelola dengan baik,” paparnya.

Sementara itu Kepala Bidang Binamarga Dinas Tata Air dan Binamarga (Disbimarta) Kota Bekasi Subroto mengakui dari kegiatan yang terencana ada beberapa yang harusnya terselesaikan, tapi masih terhalang di tahun ini.

”Ada pembangunan jalan sepanjang 800 meter dengan anggaran Rp4 miliar tidak bisa dikerjakan. Memang tidak semua kegiatan dikerjakan tahun ini, tapi untuk lebih detailnya saya kurang hafal, sebab harus lihat data,” katanya saat dihubungi Radar Bekasi, kemarin (24/10/2016). (and)


loading...

Feeds