Kesepakatan Bupati Bekasi dengan Buruh Ternyata Ada Kepentingan Politik

Ilustrasi Buruh di Kabupaten Bekasi.

Ilustrasi Buruh di Kabupaten Bekasi.

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – Ketentuan besaran kenaikan upah minimum pada 2017 di Kabupaten Bekasi, kemungkinan besar akan kembali menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003. Namun upaya itu sepertinya tidak akan berjalan mulus karena muncul penolakan dari beberapa kalangan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi tidak setuju jika formulasi upah minimum dikembalikan menggunakan Undang-Undang. Kalangan pengusaha ini masih menginstruksikan formulasi tersebut menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.

“Kami tidak setuju karena memang Apindo pusat masih menginstruksikan menggunakan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahaan, karena pengupahan itu bicaranya kan nasional, sehingga kita akan tunduk pada garis kebijakan nasional itu,” kata Ketua Apindo Kabupaten Bekasi, Sutomo.

Diakui Sutomo, pemerintah daerah memiliki hak otonomi untuk menentukan sendiri soal formulasi upah minimum. Namun Apindo Kabupaten Bekasi, kata dia, harus mengikuti keputusan Apindo di tingkat pusat.

“Jadi kita koordinasi dulu dengan pimpinan pusat, kalau sampai hari ini menginstruksikan masih menggunakan PP 78. Kalau saya melanggar bukan tidak mungkin daerah lain akan menggunakan dan kita dianggap sebagai tolak ukurnya, kan repot juga nantinya,” ungkapnya.

Menurut Sutomo, PP Nomor 78 Tahun 2015 sudah jelas mengatur upah dengan melihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.


loading...

Feeds