Terkendala Fasilitas, Rp6 Miliar ‘Hilang’

Ilustrasi Dana.

Ilustrasi Dana.

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi belum bisa mendapat pendapatan dari retribusi tera ulang karena terkendala fasilitas. Padahal, banyak perusahan di kawasan industri yang meminta dilakukan tera ulang untuk beberapa alat industri.

Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas) Kabupten Bekasi, Mulyadi, mengatakan karena tekendala fasilitas maka tera ulang dialihkan ke Provinsi Jawa Barat.

“Jadi karena pelimpahan ini tidak ada PAD yang kita dapat, karena tera ulangnya bukan di sini (Kabupten Bekasi) sehingga tidak ada retribusi yang kita dapat,” katanya.

Kata Mulyadi, pelimpahan tera ulang ke Provinsi Jawa barat dilakukan agar kebutuhan tersebut bagi perusahaan di Kabupaten Bekasi tidak berhenti. Karena menurut dia, saat ini banyak permintaan tera ulang dari perusahaan yang memproduksi alat ukur.

“Banyak perusahaan dari kawasan industri meminta alat-alatnya dilakukan tera ulang oleh Disperindagpas, karena tera ulang adalah sesuatu syarat mutlak perusahaan memasarkan produknya ke luar, setiap ada yang memohon kami antarkan ke Dirmet Bandung,” tuturnya.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, seharusnya tera ulang sudah dilimpahkan dari provinsi ke kabupaten atau kota. Namun karena terkendala fasiltas dan UPT yang belum terbentuk maka pelayanan tersebut dilimpahkan.

“Proses pembentukan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Metrologi Disperindagpas masih dalam pembuatan peraturan daerah, karena dari tera ulang penghasilan asli daerah sebesar Rp6 miliar di setiap tahunnya,” ungkapnya.

“Tahun 2017 Pemkab Bekasi sudah memiliki UPT tera ulang sendiri, sebab untuk anggaran pembelian alat sarana dan prasarana sudah dianggarkan,” lanjutnya. (dho)


loading...

Feeds