Gara-gara Ini, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Wali Kota Bekasi

Ilustrasi Buruh.

Ilustrasi Buruh.

POJOKJABAR.com, BEKASI – Ratusan Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Jumat (21/10/2016).

Dalam aksi tersebut, mereka menolak diberlakukannya PP No.78 Tahun 2015 yang dinilai, penetapan formula kenaikan upah minimum, hanya berdasarkan pada inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Ketua SPSI Kota Bekasi, R Abdullah menjelaskan, PP No 78 Tahun 2015 telah menafikan hakikat Negara, sebagai Negara yang demokratis. Karena dinilainya telah menghapus hak rakyat, yaitu serikat pekerja untuk melakukan perundingan dialog sosial dalam lembaga dewan pengupahan.

Padahal menurutnya, hal itu dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 dan peraturan perundang-undangan yang menjadi hak dan fungsinya serikat pekerja. ”PP No 78 Tahun 2015, bertentangan dengan peraturan undang-undang, cacat hukum, dan Inkonstitusional,” tegas Abdullah.

Menurutnya, salah satu tujuan Negara sejatinya untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Masyarakat, pekerja, menjadi bagian tidak terpisahkan dari bangsa, dan rakyat Indonesia yang harus dilindungi.

Dalam orasinya juga mempertanyakan peran Pemerintah dalam hal ini, tidak berada di tengah-tengah rakyat, dan tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai pengayom rakyat. ”Apakah hanya untuk kepentingan sebagai pemodal, yang telah dianggap sebagai pahlawan bagi negara. Atau pada para elit dan mengabaikan kepentingan rakyat,” tanyanya.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Muhammad Kosim yang menerima perwakilan buruh mengatakan, dirinya pesimis bisa mengabulkan permintaan para buruh, untuk tidak memberlakukan PP No 78 tahun 2015.

“Ini kan kebijakan pusat, kalau kita sifatnya hanya menyampaikan. Sebab kita tidak bisa melawan aturan yang sudah ditentukan,” ucapnya singkatnya usai audiensi. (and)


loading...

Feeds