Demokrat Dukung UU Pilkada, PKS Menolak

Ilustrasi Partai Demokrat.

Ilustrasi Partai Demokrat.

POJOKJABAR.com, BEKASI – Partai Demokrat Kota Bekasi mendukung Revisi UU Pilkada dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah membuat keputusan bahwa setiap anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan maju dalam pilkada harus mundur dari jabatannya.

Politisi Demokrat Kota Bekasi, Ronny Hermawan mengatakan, Partai Demokrat berkomitmen untuk menghormati putusan tersebut. “Itu sudah menjadi keputusan, jadi kami siap mentaati putusan konstitusi,” ujar Anggota DPRD Kota Bekasi itu.

Dikatakan Ronny, di sejumlah daerah, termasuk Kota Bekasi banyak kader Partai Demokrat yang merupakan anggota DPR, DPD atau DPRD yang akan maju dalam Pilkada. “Ya, jika maju di Pilkada, mereka harus milih mau maju atau mundur, itu sudah jadi konsekuensi politik,” bebernya.

Sementara terkait putusan MK yang menghapus larangan keluarga petahana untuk mengikuti Pilkada, Demokrat juga akan menaati. “Demokrat belum terjadi dialog lagi apakah ada petahana yang mengajukan dirinya, tapi yang pasti putusan MK harus kita hormati,” ujarnya.

Ketika ditanyakan, apakah dirinya akan maju pada Pilkada mendatang, Ronny menuturkan belum memimirkan ke arah Pilkada yang direncanakan berlangsung 2018 mendatang. “Saat ini belum berpikir ke arah Pilkada, masih dua tahun lagi,” ujarnya.

Namun jika dipercaya Oleh partai, Ronny meyatakan siap mundur di legislatif dan menaati peraturan yang sudah diberlakukan. “Jika partai mempercayakan, saya siap untuk mundur di legislatif,” tandasnya.

Jika Demokrat mendukung, sebelumnya PKS Kota Bekasi mengkritisi kebijakan UU Pilkada terkait Anggota DPR, DPD, dan DPRD harus mundur jika maju di Pilkada. “Fraksi PKS sejak awal memperjuangkan agar Anggota Legislatif tidak perlu mengundurkan diri. Sikap ini diperjuangkan bukan untuk melindungi para legislator apalagi mendorong untuk rakus kekuasaan, tapi lebih pada keinginan untuk menegakan keadilan dan memperbaiki sistem demokrasi dalam Pilkada,” jelas Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman.

Dalam hal Keadilan, Mahfudz mempertanyakan perbedaan perlakuan antara petahana dengan legislator yang harus mundur. “Jika petahana tidak perlu mundur, mengapa legislator harus mundur? Justru ketika argumentasi yang dibangun adalah kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan, yang paling mungkin menyalahgunakan dan memengaruhi Pilkada adalah para petahana,” jelasnya.

Dalam hal Perbaikan Sistem Demokrasi, justru Mahfudz menilai selama ini petahana yang memiliki peluang terbesar untuk menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power). Oleh karena, para petahana tersebut memungkinkan untuk mengarahkan aparat birokrasi, mulai dari camat, lurah, hingga kepala desa untuk memilih dirinya. “Sementara legislator tidak ada ruang untuk itu, dia tidak punya birokrasi dan tidak pula mengelola anggaran,” ungkapnya.

Padahal, jika legislator tidak diharuskan untuk mengundurkan diri, hal itu akan semakin menyemarakkan kontestasi demokrasi di daerah termasuk Kota Bekasi agar dapat memunculkan banyak alternatif calon yang mumpuni dan kompetitif.

“Fakta membuktikan, ketika calon incumbent cukup kuat maka tokoh lokal tidak ada yang berani maju, akhirnya dipakasakan maju calon boneka atau ‘calon seadanya’. Jika legislator, khususnya di pusat tidak perlu mundur, maka pasti akan muncul tokoh-tokoh sebanding yang bisa maju,” paparnya.

Meskipun demikian, Fraksi PKS tetap menghormati keputusan mayoritas fraksi di DPR hingga pengesahan RUU tersebut di rapat paripurna, dikarenakan sudah ditempuh melalui mekanisme yang demokratis.

“Fraksi PKS menghormati pengambilan keputusan RUU ini yang sudah ditempuh secara demokratis. Mudah-mudahan penyelenggaraan Pilkada makin demokratis dan berkualitas,” jelasnya. (sar)


loading...

Feeds

Air merendam rumah warga di Kec. Pasaleman yang tingginya hampr menutup rumah. Foto: Bagja/pojokjabar

1.000 KK Korban Banjir Butuh Bantuan

POJOKJABAR.com, CIREBON – Lebih dari 1.000 Kepala Kelurga (KK) di Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon menjadi korban bencana banjir akibat jebolnya …