Polrestro Bekasi Kota Bakal Panggil Dispenda Terkait OTT Pemalsuan Dokumen Jual Beli Tanah

WASPADA PENIPUAN BPHTB: Pegawai negeri Sipil tengah melayani pembuatan surat-surat di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (dispenda) Kota Bekasi. Polres Metro Bekasi Kota tengah mendalami kasus pemalsuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh oknum pegawai dispenda.FOTO:ANDI/RADAR BEKASI

WASPADA PENIPUAN BPHTB: Pegawai negeri Sipil tengah melayani pembuatan surat-surat di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (dispenda) Kota Bekasi. Polres Metro Bekasi Kota tengah mendalami kasus pemalsuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh oknum pegawai dispenda.FOTO:ANDI/RADAR BEKASI

POJOKJABAR.com, BEKASI – Polresta Metro (Polrestro) Bekasi Kota, bakal memperdalami kasus pemalsuan dokumen pajak jual beli tanah, setelah sebelumnya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), belum lama ini.

Untuk mengetahui keterlibatan tersangka lainnya, serta mengetahui kerugian Negara, Polrestro Bekasi Kota akan melakukan pengembangan dengan memanggil sejumlah pejabat di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bekasi.

Kapolretro Bekasi Kota Kombespol Umar Surya Fana mengatakan, kepolisian membutuhkan setidaknya dua barang bukti untuk mengungkap pelaku lainnya yang mempunyai keterlibatan dalam pembuatan dokumen palsu tersebut.

Umar menjelaskan, tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

“Kalau kerugian negara kami akan tanya ke Dispenda. Tapi kalau di hitung rata-rata pelaku dalam satu dokumen tertera pembayaran pajak sebesar Rp1,8 juta, kalau dalam sehari bisa mengurus 20 dokumen sudah bisa diketahui jumlah uangnya berapa,” ujar Umar.

Meskipun pihaknya tidak menduga ada oknum Dispenda yang terlibat. Namun demikian, demi perolehan data pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada beberapa pejabat Dispenda Kota Bekasi. ”Orang Dispenda akan kita panggil,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Wahyudin mengatakan,  pihaknya mengapresiasi adanya penangkapan pemalsuan dokumen jual beli tanah.

“Kita siap memberikan keterangan demi pengungkapan apabila ada oknum yang terlibat,” jelasnya saat disambangi Radar Bekasi di kantornya Jalan Juanda, Kamis (20/10).

Dijelaskannya, keaslian dokumen itu menentukan untuk memvalidasi data BPHTB, untuk mengetahui pajaknya masuk ke negara atau tidak. “Jadi kalau dokumennya palsu, dan tidak ada nomor register yang asli secara sistem maka tidak akan bisa divalidasi. Sehingga dokumen yang palsu itu bakal ditolak oleh sistem,” jelasnya. (and)


loading...

Feeds

Air merendam rumah warga di Kec. Pasaleman yang tingginya hampr menutup rumah. Foto: Bagja/pojokjabar

1.000 KK Korban Banjir Butuh Bantuan

POJOKJABAR.com, CIREBON – Lebih dari 1.000 Kepala Kelurga (KK) di Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon menjadi korban bencana banjir akibat jebolnya …