Bupati Bekasi Bikin Kesepakatan dengan Buruh

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menyepakati tuntutan buruh soal penerapan kembali Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai landasan menentukan upah minum 2017. Sedangkan formulasi pengupahan dengan landasan PP Nomor 78 Tahun 2015, tidak akan digunakan kembali.

Kesepakatan itu tertuang dalam petisi yang dibuat atas nama Neneng Hasanah Yasin beserta buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Ia berjanji tidak akan menghapus upah berdasarkan sektoral.

“Terkait pengupahan sudah oke. Dalam rangka mewujudkan kehidupan pekerja yang layak, saya menyetujui bahwa penetapan UMK dan UMSK (sektoral) akan tetap mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Segala keperluannya tinggal diurus melalui Dinas Ketenagakerjaan (Kabupaten Bekasi),” kata Neneng saat mendatangi ribuan buruh yang berunjuk rasa di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Kamis (20/10/2016)

Kesepakatan ini membuat penetapan upah di Kabupaten Bekasi kembali berbeda dari daerah lainnya. Untuk upah 2016 ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015. Meski menggunakan formulasi yang tertuang dalam peraturan pemerintah, Kabupaten Bekasi pun masih memberlakukan upah sektoral.

“Rekomendasi (penggunaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) harus diterbitkan. Karena kalau tidak, tidak semua sektor bakal mengalami kenaikan upah,” kata Wakil Ketua II KSPSI Bekasi, Zen Mutowali usai beraudiensi dengan Disnakertrans Kabupaten Bekasi untuk penandatanganan petisi kesepakatan.

Dikatakan Zen, formulasi penetapan upah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinilai lebih komprehensif daripada PP 78 Tahun 2015. Dalam Undang-Undang, kata dia, tenaga kerja berhak menerima upah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan produktivitas.


loading...

Feeds

Air merendam rumah warga di Kec. Pasaleman yang tingginya hampr menutup rumah. Foto: Bagja/pojokjabar

1.000 KK Korban Banjir Butuh Bantuan

POJOKJABAR.com, CIREBON – Lebih dari 1.000 Kepala Kelurga (KK) di Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon menjadi korban bencana banjir akibat jebolnya …