KPU Kota Bekasi Terapkan Tes Narkoba Melalui Rambut

Ilustrasi narkoba.

Ilustrasi narkoba.

POJOKJABAR.com, BEKASI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi akan memperketat pemeriksaan bakal pasangan calon yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang. Penguatan tersebut dengan menambah metode untuk tes narkoba melalui rambut.

Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi menegskan, ke depan, KPU akan menyempurnakan teknis dengan memeriksa secara terpadu melalui pemeriksaan klinis dan psikis kepada para pasangan calon.

Pada pemeriksaan klinis, KPU akan menambah aturan tes narkoba melalui metode uji rambut dan air liur. Selama ini pasangan calon hanya melewati tes urine dan darah.

“Pemeriksaan urine atau darah ini punya kelemahan. Kalau tidak mengkonsumsi narkoba 1-2 minggu, saat diperiksa hasilnya negatif. Meskipun dia sebenarnya pemakai,” bebernya.

Dia mengakui, bahwa pengguna narkoba jika dites melalui urine banyak kelemahan. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan tes narkoba dengan uji rambut.

Akan tetapi, kata Ucu, ada keterbatasan dalam uji rambut. Saat ini Indonesia tidak memiliki alat yang cukup. Proses pemeriksaan pun membutuhkan waktu 2-3 hari. Sedangkan biaya yang dikeluarkan lebih besar. “Saya tidak bisa sebutkan biayanya, tapi cukup besar,” ucapnya.

Adapun pemeriksaan psikis untuk pasangan calon, bakal dilakukan melalui psikotest. Psikotest ini untuk mengatasi tidak terdeteksinya narkoba melalui tes klinis.

“Pengguna narkoba ada yang tahap adiktif ada yang situasional. Yang adiktif lebih mudah (terbaca) sementara yang situasional saat dites bisa lolos,” ujarnya.

Lanjut  Ucu, tes psikis ini akan mengkonfirmasi hasil tes klinis. “Kami akan lihat keterpaduan dua pendekatan ini,” terangnya.

Ucu menambahkan, KPU Kota Bekasi akan melibatkan tiga instansi saat pemerikasaan calon, diantaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).

Pemilihan tiga instansi tersebut sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Tiga instansi itu memiliki peran masing-masing. IDI untuk syarat kesehatan jasamani, BNN untuk syarat bebas narkoba dan HIMPSI untuk kesehatan rohani. (sar)


loading...

Feeds