KPU Khawatir Muncul Konflik Sosial

Pilkada Kabupaten Bekasi.

Pilkada Kabupaten Bekasi.

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – KPU Kabupaten Bekasi menilai perlu ada kebijakan luar biasa (extraordinary) untuk menyelesaikan persoalan ratusan ribu warga yang belum merekam data KTP elektronik.

Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Idham Holik, mengatakan dalam daftar pemilih hasil sinkronisasi KPU RI, pemilih Kabupaten Bekasi melalui website Sidalih KPU RI sebanyak 2.376.838. Dengan rincian, laki-laki sebanyak 1.196.470 dan perempuan 1.180.368.

DP4 Pilkada Kabupaten Bekasi yang diterima KPU Kabupaten Bekasi pada 16 Agustus 2016 lalu sebanyak 1.761.951, dengan rincian pemilih yang memiliki KTP elektronik sebanyak 1.597.496 dan pemilih non-KTP elektronik sebanyak 164.455.

“Jadi 2.376.838 dikurangi 1.597.496 adalah sebanyak 779.342 yang belum memiliki KTP elektronik. Untuk sementara data pemilih yang terancam tidak memiliki surat keterangan dari Disdukcapil sebanyak 614.887 yang bersumber dari hasil pengurangan dari 779.342 dengan 164.455,” jelasnya.

Idham mengatakan, dari data yang sedang dimutakhirkan, ada 25,87 persen pemilih yang belum terekam dalam data kependudukan Disdukcapil. Sedangkan untuk mendapatkan surat keterangan, data seorang pemilih harus terekam terlebih dulu.

“Menurut saya, harus ada kebijakan yang extraordinary dalam menyelesaikan permasalahan ratusan ribu pemilih Pilkada Kabupaten Bekasi yang belum terekam, karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari lapangan di mana rata-rata setiap kecamatan mampu merekam data pemilih hanya 70 sampai 100 orang per hari,” ungkapnya.

Menurutnya, jika tidak ada kebijakan untuk menangani persoalan ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sosial. Karena KPU Kabupaten Bekasi hanya menyediakan 2,5 persen surat suara di Pilkada 2017.

“Bisa dibayangkan, jika kondisi seperti ini tidak ada perubahan. Awal Desember 2016, kami harus tetapkan DPT dan data DPT jadi basis pencetakan surat suara, sedang dalam percetakan surat suara kami hanya bisa menyediakan surat suara cadangan hanya 2,5 persen. Ini bisa jadi potensi konflik sosial pada hari H pemungutan suara nanti Rabu, 15 Februari 2016,” bebernya.

Namun begitu, pihaknya mengapresiasi langkah Disdukcapil yang menurutnya maksimal dalam melakukan perekaman data.

“Karena bupati telah mengeluarkan surat edaran agar di hari Sabtu dan Minggu diadakan perekaman data kependudukan,” ucapnya. (neo)


loading...

Feeds