PNS Tidak Boleh Diintervensi Partai Politik

ULTIMATUM: Bagi PNS yang hendak maju di pilkada, terpaksa harus rela melepaskan status pegawainya.

ULTIMATUM: Bagi PNS yang hendak maju di pilkada, terpaksa harus rela melepaskan status pegawainya.

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selain itu, PNS juga dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah.

Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Idham Holik, mengatakan pelarangan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mendagri tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Larangan Penggunaan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pemberian dukungan yang dimaksud sesuai dengan Pasal 4 nomor 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemberian dukungan tersebut meliputi beberapa hal seperti terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah.

“Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam rangka kampanye. Keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang meliputi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat,” paparnya.

Kata dia, dalam surat edaran Nomor: 273/3772/SJ tertanggal 11 Oktober 2016 itu juga disampaikan bahwa kepala daerah bisa mengambil sejumlah tindakan jika terdapat ASN atau PNS yang melakukan pelanggaran ketentuan.

“Memberikan surat teguran, memberikan sanksi hukuman disiplin sidang yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun. Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun,” ujarnya.

Selain itu, dalam surat yang ditujukan kepada kepala daerah se-Indonesia itu juga dikatakan bahwa kepala daerah untuk memberikan sanksi hukuman disiplin berat.

“Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS,” ungkapnya.

Idham melanjutkan, mekanisme dan tata cara pemberian hukuman disiplin sebagaimana dimaksud berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (neo)


loading...

Feeds

Obrolan Bersama Pojokjabar Tentang Pilbup Bogor di Graha Pena, Kamis (14/12/2017)

Pilbup 2018 di Mata Kader PDIP

POJOKJABAR.com, BOGOR– Sejumlah tokoh di Kabupaten Bogor yang ramai di media soal bursa pencalonan cabup/cawabup, dipertemukan Pojokjabar.com di Graha Pena …