Cek Pajak Kendaraan Dinas DPRD

MOBIL DINAS: Selain pejabat eksekutif, BPKAD juga diminta mengecek kendaraan dinas milik anggota DPRD Kabupaten Bekasi.FOTO:DOKUMENTASI/RADAR BEKASI

MOBIL DINAS: Selain pejabat eksekutif, BPKAD juga diminta mengecek kendaraan dinas milik anggota DPRD Kabupaten Bekasi.FOTO:DOKUMENTASI/RADAR BEKASI

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – Banyaknya kendaraan dinas yang belum membayar pajak dinilai sebagai bukti ketidakjelian pemerintah daerah terhadap kewajibannya. Padahal, pajak kendaraan menjadi pemasukan bagi daerah setelah bagi hasil dengan pemerintah provinsi.

Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja mengakui pemerintah daerah tidak jeli dengan pajak kendaraan dinas yang seharusnya menjadi kewajiban, meski itu menjadi tangung jawab pemakainya. Seharusnya, kata dia, ada imbauan dari dinas terkait untuk memberitahukan kepada pemakai kendaraan dinas.

“Memang kembalinya kepada kesadaran pemakainya juga, tapi harus dikasih tahu juga oleh Dispenda supaya ada surat yang disampaikan sehingga setidaknya mengingatkan untuk membayar,” katanya.

Selain kendaraan dinas yang dipakai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rohim juga meminta agar Dinas Pendapatan Daerah mengecek kendaraan dinas yang digunakan anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Jangan sampai ada anggota dewan yang juga tidak membayar pajak kendaraan dinasnya.

“Bagi yang kendaraan yang dipinjam pakaikan seperti anggota dewan, ya itu haknya anggota dewan yang harus bayar. Mereka dikasih pinjam tinggal bayar pajak doang, kan bayarnya enggak mahal juga,” ucapnya.

“Saya aja ini mobil bayar pajak terus tiap tahun pelat merah juga, nggak mahal kok cuma Rp200 ribuan kalau nggak salah,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi, Juhandi, mengatakan pembayaran pajak kendaraan dinas menjadi tanggung jawab OPD atau atau pribadi yang menggunakannya, termasuk kendaraan dengan status pinjam pakai.

“Itu menjadi kewajiban pemegang kendaraan dan dinas yang membawahinya. Kami tidak ada kewenangan, termasuk membayar dari APBD. Teguran juga semestinya disampaikan dari orang pajak dan dinasnya,” jelasnya. (dho)


loading...

Feeds

KOMPAK: APJ (kiri) saat bersilaturahmi ke Ketua NU Kabupaten Bogor, Romdoni (tengah).

APJ Minta Restu Ketua NU Kabupaten Bogor

POJOKJABAR.com, BOGOR – Bakal calon Bupati Bogor, Alek Johan Purnama (APJ), terus bersilaturahmi terutama kepada para tokoh. Sebelumnya, APJ mengunjungi …