Rute dan Jam Operasinal Tidak Sesuai MoU, Komisi A Bakal Cegat Truk Sampah DKI

PERLIHATKAN SURAT: Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata (kiri) bersama Sekretaris Komisi A, Sholihin (kanan) memperlihatkan surat jawaban dari Sekda DKI Jakarta pada saat konferensi pers, Kamis (13/10/2016).FOTO:SAR/RADAR BEKASI

PERLIHATKAN SURAT: Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata (kiri) bersama Sekretaris Komisi A, Sholihin (kanan) memperlihatkan surat jawaban dari Sekda DKI Jakarta pada saat konferensi pers, Kamis (13/10/2016).FOTO:SAR/RADAR BEKASI

POJOKJABAR.com, BEKASI – Sehubungan banyaknya keluhan masyarakat terkait truk sampah DKI Jakarta yang beroperasi 24 jam dan menimbulkan bau tidak sedap, Komisi A DPRD Kota Bekasi berencana untuk melakukan pencegatan.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, pihaknya menyayangkan jawaban dari Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah yang dinilai belum sesuai dengan harapan DPRD terkait jam operasional dan rute truk sampah DKI.

“Kami sudah beri batas waktu sampai Senin (17/10/2016). Jika truk sampah DKI masih beroperasi seenaknya, maka kami akan stop dan tahan truk-truk itu,” ancamnya pada saat konfrensi pers di ruang Komisi A DPRD Kota Bekasi, Kamis (13/10/2016).

Dia menilai, perjanjian kerjasama (memorandum of understanding atau MoU) terdahulu masih berlaku karena belum diadedumkan, sehingga tidak ada alasan bagi Pemprov DKI melanggar kesepakatan tersebut.

“Jawaban dari Sekda DKI yang dikirim ke DPRD soal rute dan operasional truk milik mereka belum mempertegas pelanggarannya selama ini, yang ada jawaban hanya akan melakukan kajian terhadap rute dan jam operasional. Padahal sudah jelas, dalam MoU rute dan jam operasi yang diperbolehkan. Apa yang harus dikaji lagi. Sudah jelas, MoU itu masih berlaku,” tegasnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan, dan Dinas Kebersihan untuk menindak tegas truk sampah DKI yang melanggar.

“Kita akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Dinas Perhubungan dan Kebersihan untuk melakukan sidak pada Senin mendatang. Jadi, kami harap Pemprov DKI agar merespon warning kami ini,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi, Sholihin. Dia menjelaskan, sebagian truk sampah DKI yang melewati rute Jatiasih, tidak masuk dalam perjanjian.

“Di MoU itu Jatiasih bukan rute yang dilalui, dan tidak ada dalam perjanjian. Kecuali yang berita acara. Tapi, berita acara itu sifatnya kan sementara ketika terjadi darurat samapah di DKI. Saat ini kan sudah tidak darurat lagi, berarti kembali pada MoU tahun 2009 lalu dong,” tukas Sholihin.

Lanjutnya, Jatiasih selama ini tidak masuk dalam rute lintasan truk sampah DKI sesuai perjanjian. Jalur ini menjadi sering dilalui oleh truk sampah DKI setelah ada berita acara penyetopan truk sampah DKI tahun lalu di Bogor.

“Memang waktu itu, untuk sementara jalur dibuka seluas-luasnya, karena DKI Jakarta kondisinya darurat sampah. Setelah kondisinya normal, rute truk sampah DKI harus kembali pada perjanjian tahun 2009 lalu,” desaknya. (sar)


loading...

Feeds

KOMPAK: APJ (kiri) saat bersilaturahmi ke Ketua NU Kabupaten Bogor, Romdoni (tengah).

APJ Minta Restu Ketua NU Kabupaten Bogor

POJOKJABAR.com, BOGOR – Bakal calon Bupati Bogor, Alek Johan Purnama (APJ), terus bersilaturahmi terutama kepada para tokoh. Sebelumnya, APJ mengunjungi …