Perda Keagamaan Bukan Prioritas

Ilustrasi Raperda.

Ilustrasi Raperda.

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – Raperda Keagamaan tidak akan dilakukan pembahasan kembali. Padahal, rancangan regulasi tersebut sudah masuk ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2016.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kabupaten Bekasi, Nurdin Muhidin, mengatakan Raperda Keagamaan bukan prioritas untuk dibahas. Karena hasil dari konsultasi pihaknya dengan Biro Hukum Jawa Barat, masih ada bansos dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Memang tujuannya kan Raperda Keagamaan ini untuk memberikan bantuan kepada lembaga keagamaan, tapi Biro Hukum Jawa Barat menilai ada bantun hibah dari setiap pemda,” katanya.

Raperda Keagamaan pernah diusulkan dengan mengalokasikan anggaran sebesar 2,5 persen dari APBD untuk anggaran operasional dan aktivitas keagamaan. Usulan itu didasari anggaran untuk kegiatan keagamaan yang masih minim.

“Jadi tidak diprioritaskan, meski memang agak ribet juga sekarang mendapatkan dana hibah, dan Biro Hukum Jawa Barat menilai kalau Raperda Keagamaan masih absolute,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Muamar Gadafi, menilai Raperda Keagamaan belum perlu dibuat. Karena kata dia, pemerintah daerah memiliki dana hibah untuk lembaga keagamaan, meski persyaratannya diperketat.

“Jadi kalau menurut saya program yang sudah berjalan saja dioptimalkan dan yang penting membantu lembaga keagamaan mempermudah membuat legalitas mereka supaya dipermudah untuk mendapatkannya,” ungkapnya.

Lelaki yang akrab disapa Dafi ini juga berpendapat kalau misi dan visi Kabupaten Bekasi yang agamis harus ditegakan. Namun yang terpenting adalah menciptakan kerukunan umat beragama di Kabupten Bekasi.

“Memang peran FKUB perlu ditingkatkan meski tidak ada Perda Keagamaan kalau kerukunan bisa terjalin maka akan kondusif Kabupaten Bekasi,” katanya. (dho)


loading...

Feeds