Kasus Ahok Jangan Merembet ke Pilkada Bekasi

Pilkada Kabupaten Bekasi.

Pilkada Kabupaten Bekasi.

POJOKJABAR.com, BEKASI- Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri (Ikaluin) Bekasi Raya mendesak aparat kepolisian untuk tetap memproses secara hukum pelaporan dari ormas tentang penistaan terhadap Islam dan para ulama.

Sekjen Ikaluin Bekasi Raya Hamdi mengungkapkan proses hukum dalam kasus penistaan agama patut diproses oleh kepolisian sebagai bukti masyarakat masih percaya pada hukum di Indonesia. ’

’Kita masih percaya hukum di Indonesia. Karena itu, kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum, wajib memproses laporan masyarakat dalam perkara penistaan agama dan ulama yang diduga dilakukan oleh sdr Basuki Tjahaja Purnama,’’ beber Hamdi.

Karena memilih pada jalur hukum untuk memproses kasus ini, sambung Hamdi, masyarakat pun harus taat hukum dan tidak terprovokasi melakukan tindakan anarkis.

’’Kasus ini harus jadi pembelajaran bagi masyarakat Bekasi, utamanya di Kabupaten Bekasi yang akan melakukan pilkada serentak. Jangan terprovokasi isu Suku Agama, dan Ras (SARA),’’ ujarnya.

Ikaluin, imbuh pria yang tinggal di Jatiasih, meminta kepada para paslon pilkada Kab Bekasi (Saadudin-Ahmad Dani, Neneng-Eka, Obon-Bambang, Meilina-Kholik, Iin-Mahmudin beserta para timses dan pendukungnya untuk tidak menggunakan isu SARA.

’’Isu SARA hanya akan memecah belah keharmonisan, kebersamaan serta kerukunan masyarakat Bekasi yang sudah berdiri kokoh,’’ imbuhnya.

Ikaluin juga mengajak masyarakat Islam untuk bijaksana dalam memandang perbedaan penafsiran oleh para ulama menyikapi kasus penistaan agama oleh Ahok.

’’Terkait permohonan maaf Ahok, kita terima karena Islam itu rahmat bagi semesta alam,’’ pungkasnya. (zar)


loading...

Feeds

Ilustrasi PJU.

Dishub Kota Cimahi Pasang 367 PJU Baru

POJOKJABAR.com, CIMAHI – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi sepanjang tahun ini telah melakukan penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) baru sebanyak …