Dewan Desak Bekukan BUMD tanpa Hasil

Heri Koswara

Heri Koswara

POJOKJABAR.com, BEKASI – Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Heri Koswara mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk mengevaluasi atau membekukan (menutup) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak produktif dan tanpa ada kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya harus ada penyegaran direksi BUMD yang tidak menghasilkan PAD seperti Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PD MP) dan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas (PD Migas).

“Migas sudah melakukan penyegaran. Ada baiknya hal yang sama juga dilakukan terhadap PD Mitra Patriot. Selama ini kedua BUMD tersebut selalu mengandalkan operasional dari anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa memberi kontribusi ke PAD. Ini harus jadi pertanyaan, di mana kesalahannya, apakah di direksi atau kurang pengawasan? Jika memang di direksi, maka harus dilakukan penyegaran SDM yang berkompeten di bidangnya,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Rabu (12/10)/2016.

Heri Koswara yang akrab disapa Herkos ini berharap, harus ada perubahan pola kerja kedua BUMD tersebut, sehingga tidak hanya mengandalkan kucuran APBD setiap tahunnya.

“BUMD harus bisa mandiri dan melakukan terobosan, sehingga tidak melulu mengandalkan pemerintah. Jika BUMD mandiri dan ada kontribusi ke PAD, itu akan lebih baik,” terang Herkos.

Bahkan lanjut Herkos, ada baiknya Wali Kota Bekasi sebagai Owner, mengevaluasi BUMD yang tidak bisa menghasilkan PAD. “Sebaiknya dievaluasi BUMD mana yang masih harus dilanjutkan atau tidak. Kan ada badan pengawas,” desak Herkos.

Dirinya berharap agar ada pembenahan BUMD yang tak hasilkan PAD, baik dari program kerja maupun direksi BUMD. “Migas sudah melakukan pembenahan, mungkin PD Mitra Patriot juga harus bisa melakukan hal yang sama,” ungkap Herkos.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi, Lili Anggraeni, yakni agar BUMD yang tidak ada kontribusi ke PAD agar dibekukan saja.

Menurut Politisi PPP itu, dua perusahaan seperti PD Mitra Patriot dan PD Migas Kota Bekasi sudah tidak mendapat kucuran dana dari APBD sejak 2014. Karena dinilai tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dan hanya dijadikan sebagai alat bancakan.

“Seharusnya BUMD yang tidak produktif sudah seharusnya dibekukan saja, karena selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tukas Lili.

Disebutkan Lili, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2013, Pemkot Bekasi didapati telah melakukan penyertaan modal pada PD Mitra Patriot sebesar Rp10.196.547.000.

Lanjutnya, dari tahun 2009 sampai 2013, perusahaan tersebut mengalami kerugian, sehingga tidak pernah memberikan kontribusi atau laba kepada Pemkot Bekasi.

Lili menjabarkan, sampai akhir dengan Desember 2013, investasi permanen Pemkot Bekasi pada PD Migas telah mengalami kerugian sebesar Rp6.775.326.592,66. Dan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2013, diketahui PD Migas memiliki pinjaman jangka panjang sebesar Rp6.09.015.224,00.

“Yang jelas, keberadaan dua BUMD tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pengelolaan Invenstasi Pemerintah Daerah. Jadi, pejabat BUMD yang bersangkutan harus mempertanggung jawabkan apa yang terjadi pada perusahaan tersebut,” desak Lili. (sar)


loading...

Feeds

BUMD

BUMD Bandung Barat Masuk Catatan Hitam

POJOKJABAR.com, NGAMPRAH – Mangkirnya Direksi BUMD Kabupaten Bandung Barat PT. Perdana Multiguna Sarana (PMgS) menyulut emosi anggota DPRD Bandung Barat …