PBB dan Reklame Jeblok

Print

POJOKSATU.id, BEKASI- Memasuki tri wulan ke dua, kinerja SKPD dalam pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus lebih baik lagi. Dari total target PAD Rp1.325 trilun, saat ini baru mencapai Rp286 miliar atau 21,62 persen.

Ketua Komisi C Machrul Falak menuturkan, pada tri wulan pertama,  masing masing dinas penghasilan sudah memberikan laporan perolehan PAD. Namun disayangkan, ada SKPD yang kinerja kurang bagus. Dia mencatat, sektor yang masih kecil memberikan sumbangan yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sektor reklame.

“Pada tri wulan ini, terkait sektor penghasilan PAD sudah mencapai sesuai target. Namun demikian ada dua sektor yang harus di tingkatkan yakni PBB baru mencapai Rp 14.412.444.990 dari target 227.715.449.500. Sehingga apabila dipersentasekan hanya 6,33 persen. Sedangkan sektor reklame Rp 4.167.366.200 dari yang ditargetkan Rp 66,169,719,600 sehinga apabila dipertasekan hanya 6,30. Jadi dua sektor ini lah yang seharusnya penghasilan primadona, tetapi jauh dari capaian target di triwulan pertama,” ucapnya.

Politisi Partai Golkar menduga rendahnya perolehan PBB tak lepas dari wacana Kementrian Agraria yang akan menghapuskan PBB. Sehingga, kata dia, membuat masyarakat malas membayar pajak.  Sedangkan pada sektor reklame  masalahnya karena banyak yang tak berizin.

“Ya ke depan kita juga akan lakukan rapat evaluasi dengan masing-masing dinas pendapatan yang masih jauh pada capaian target PAD. Sebab apabila di tri wulan pertama sudah jauh dari capaian, nantinya berakibat tidak tercapai target yang sudah ditetapkan Rp1,325 triliun pada  tahun 2015,”ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Aan Suhanda mengatakan masih rendahnya perolehan PBB karena  belum semua SPPT diterima masyarakat. Jadi bukan soal wacana penghapusan PBB oleh pemerintah pusat.

“Ya sekarang kan masih triwulan pertama dan SPPT juga belum sampai pada masyarakat. Jadi terkait rencana kementrian agraria bukan pengaruh pada pembayaran PBB bagi masyarakat. Sebab hal tersebut sudah diumumkan kembali Presiden Jokowi, jika PBB tetap dibebankan pada masyarakat,” pungkasnya.  (and)

Feeds