ALU Bawa Rencana Pemekaran ke Ombudsman

LUAS : Pusat Pemerintahan Kabupaten Bekasi berada di Cikarang Pusat. Sementara dengan wilayah Kabupaten Bekasi yang dianggap luas, memunculkan ketimpangan sosial dan pembangunan daerah. ILUSTRASI/RADAR BEKASI

LUAS : Pusat Pemerintahan Kabupaten Bekasi berada di Cikarang Pusat. Sementara dengan wilayah Kabupaten Bekasi yang dianggap luas, memunculkan ketimpangan sosial dan pembangunan daerah. ILUSTRASI/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id, BABELAN – Ketua Aliansi Utara (ALU), Sanusi menganggap ketimpangan sosial hingga kini masih terjadi di Kabupaten Bekasi. Ia pun mendorong agar pemekaran wilayah diteruskan dan terealisasi.

“Kabupaten Bekasi itu terlalu luas, harus kita mekarkan lagi untuk mencapai kesejahteraan yang merata, coba lihat selatan kabupaten, maju kan mereka, berbeda dengan di utara, atau lihat Kota Bekasi majunya seperti apa setelah dimekarkan, utara juga harus begitu,” ujarnya.

Pemekaran, kata Sanusi, akan membawa dampak positif bagi masyarakat. Untuk di utara potensi wisata dan sumber daya alam yang melimpah bakal dikelola dengan maksimal.

“Kita ini kaya, sumber daya alamnya melimpah, potensi wisata ada, industri juga ada, kurang apa coba kita ini? Sayang aja pengelolaannya tidak baik, sehingga masyarakat di utara lah jadi korbannya,” ungkapnya.

Menurut dia, tidak tersentuhnya wilayah utara oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menjadi alasan terjadinya ketimpangan ekonomi dan sosial antara wilayah utara dengan selatan.

“Selatan itu bisa maju, dikarenakan dekat dengan pemerintahannya, mudah pengecekannya, berbeda dengan di sini (utara), terlalu jauh mereka untuk hanya sekadar mengintip, makanya antara utara dengan selatan timpang sekali,” terangnya.

Rencana pemekaran Kabupaten Bekasi sudah mulai bergulir sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga kini belum juga terealisasi. Sanusi rencananya akan membawa rencana pemekaran itu ke Ombudsman.

“Kajian pemekaran sudah dilakukan 2007 lalu, tapi sampai saat ini belum ada putusan dimekarkan atau tidak, makanya besok (hari ini, red) kita akan bawa ini ke Ombudsman, dengan mengundang bupati, kita duduk bareng, biar jelas, jangan digantung saja seperti ini,” tuturnya. (cr24)

Feeds